Total Football Entaskan Kemiskinan

Jakarta|Jurnal Nasional

PEMERINTAH meminta agar seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, pelaku bisnis, aktivis NGO, dan internasional untuk bersama-sama bertanggungjawab dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah meminta agar pengentasan kemiskinan digerakkan oleh semua stakeholder secara nasional. Pernyataan tersebut dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono saat Konferensi Nasional Penanggulan kemiskinan di Jakarta kemarin.

Untuk itu, dia mengatakan, perlu memikirkan cara guna mendorong semua pihak untuk bersama-sama menangani masalah kemiskinan. Di level pemerintah pusat, ujar Boediono, tim ekonomi yang dipimpinnya telah melakukan koordinasi dengan tim Kesra yang dipimpin Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie.

Dia menegaskan, tim ekonomi pemerintah tetap komit menjaga fundamental ekonomi sehingga dapat semakin membuka lapangan kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi sebagai pendorong upaya pengentasan kemiskinan.

”Tim ekonomi akan terus berusaha merealisasikan goals dengan cara meningkatkan koordinasi yang erat dengan tim Kesra. Ini sudah menjadi tekat kami untuk mencari mekanisme yang terbaik untuk bersama-sama melawan kemiskinan.”

Dari prespektif tim ekonomi, salah satu elemen penting untuk menanggulangi kemiskinan adalah menjaga stabilitas fundamental ekonomi. Inflasi adalah indikator ketidakstabilan ekonomi sehingga menjadi penyebab pemiskinan. Dia mengakui jika kenaikan harga yang tidak wajar seperti pada bahan pokok beras, berdampak memiskinkan pada kelompok marginal yang berada di bahwa garis kemiskinan.

Karena itu, tim ekonomi berusaha pada akhir tahun inflasi di bawah 6 persen. Sementara pada jangka menengah, inflasi akan ditekan menjadi 3-4 persen.

Secara garis besar, Boediono mengatakan, seluruh stakeholder harus mengupayakan agar segala sumber pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh secara langsung maupun tidak bagi ekonomi keluarga miskin, mulai dari kapasitas keluarga miskin, akses keluarga miskin kepada sumberdaya, pekerjaan, pasar hingga perbaikan akses jasa publik kepada masyarakat miskin.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie mengatakan penanggulangan kemiskinan adalah kerja besar, dan membutuhkan konsistensi, keberanian, insiatif dan dana yang memadai untuk bisa berhasil melakukannya.

Menurut dia, pemerintah harus mengembalikan trend kenaikan kemiskinan yang mencapai 17 persen—yang pada tahun 2009 diusahakan menurun hingga 8,5 persen. Seperti diketahui, kemiskinan di Indonesia adalah masalah klasik yang hingga kini belum Hingga September lalu, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin pada sebanyak 39,05 juta, atau 17,75 persen dari total 222 juta penduduk Indonesia.

Aburizal mengilustrasikan jika poverty incidence di Indonesia cenderung heterogen sehingga butuh tindakan yang spesifik. Pemerintah secara bertahap melakukan pengarusutamaan anggaran pemerintah untuk program kemiskinan. Dia mengaku telah banyak program pemerintah pusat yang mengatasnamakan penanggunalan kemiskinan. Tetapi, banyak yang tidak efektif.

Karena itu, bersamaa dengan penyusunan RKP 2008, perencanaan hingga pelaksanaan program dan anggaran untuk kemiskinan akan diperbaiki. Pemerintah akan melakukan penghematan sehingga bisa digunakan untuk berbagai program kemiskinan yang selama ini tidak atau kurang terbiayai.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan setiap rupiah dana dari APBN yang dialokasikan ke sejumlah program harus ada dampak dalam mengantisipasi kemiskinan. ”Saya memang meminta Bappenas dan Dirjen Anggaran Depkeu untuk memikiran soal itu, sistem anggaran sekarang berbasis kinerja. Dana APBN untuk kemiskinan, berapa melalui program apa, dan membutuhkan dana berapa, itu penting,” katanya.

Menurut dia, problem kemiskinan tetap menjadi isu penting yang harus ditanggani pemerintah. Karena itu, kata dia, semua kebijakan pemerintah diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi sebagai faktor menyelesaikan kemiskinan.

Menurut dia, tahun 2007, Menko Kesra sudah mengkoordinir antar departemen untuk melakukan langkah yang lebih jelas dalam program pemberantasan kemiskinan.

Sementara pada tahun 2008, pemerintah tidak hanya memperbaiki koordinasi antar departemen dalam merealisasikan program pengentasan kemiskinan, namun juga memperbaikan desain program dalam RKP.

Sri mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah direalisasikan menyusul naiknya harga minyak mentah dunia—yang menimbulkan kritik masyarakat adalah pembelajaran yang berharga. Saat ini, BLT bersyarat hanya Rp3,5 triliun dari Rp19 triliun.

Pemerintah akan tetap merealisasikan BLT di bidang pendidikan di beberapa propinsi pada tahun 2007. BLT hanya diberikan kepada keluarga miskin yang tingkat kehadirannya mencapai 85 persen. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan net enrollment ratio baik usia sekolah dasar maupun SLTP. Jika pilot proyek ini berhasil, maka ekspansi program ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2008.

”Jadi, uang Rp19 triliun tersebut tetap ada, namun dalam bentuk program lain yang dimanage masing-masing departemen.”

Sementara itu, Aburizal mengatakan sejak 1 oktober lalu, pemerintah telah meluncurkan program nasional yang secara komprehensif menggabungkan dua program kemiskinan, yaitu program kecamatan dan program pengurangan kemiskinan di wilayah perkotaan (P2KP) ke dalam satu program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).

Jenis kegiatannya ditentukan oleh masyarakat sendiri (bottom up planning) sehingga dapat menjawab kebutuhann yang spesifik dalam penanggulangan kemiskinan.
Menurut Aburizal, kebutuhan dana program hingga tahun 2009 tersebut sebesar Rp19,5 triliun, yang mencangkup 5.263 kecamatan, dan 7.123 kelurahan di seluruh Indonesia.

M. Yamin Panca Setia