REZIM waktu memaksanya kini terdampar di sebuah Harian Umum Jurnal Nasional di Jakarta. Sebelumnya, dia pernah mencicipi menjadi seorang jurnalis di Harian Ekonomi Bisnis Indonesia di Jakarta. Dia juga pernah menjadi Koresponden Majalah Berita Mingguan Gatra untuk wilayah Lampung.

Meski dahsyatnya peran kehidupan yang dimainkannya sebagai jurnalis, namun dia berusaha untuk tetap bertahan mencintai alur yang tengah dilalui. Baginya, jurnalistik tak sekedar sebuah profesi. Namun, telah menggurita menjadi sebuah hobi.

Kecintaannya terhadap jurnalistik diawali saat dirinya bergabungnya di sebuah organisasi Pers Kampus yang bernama Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa (UKPM) Teknokra Universitas Lampung.

Di organisasi itu, lelaki kelahiran Teluk Betung Bandar Lampung itu banyak merengkuh pengalaman jurnalistik. Dirinya tercatat pernah menjadi Pemimpin Redaksi Teknokra periode 2002-2003. Di sanalah, dia bercengkrama habiskan waktu untuk belajar menjadi seorang jurnalis.

Pengalaman jurnalistik kampus juga dia rengkuh di sebuah Lembaga Penerbitan Mahasiswa (LPM) Republica Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Di organisasi itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Pemimpin Redaksi.

Ada keinginan besar untuk terus berkarya di bidang jurnalistik. Namun, entah kelak nantinya. Dia hanya sekedar mencicipi kesempatan yang ada. Menikmati dan mensyukuri anugerah yang telah diberikan Ilahi.

Dia menyakini, hidup bak air sungai yang mengalir, perlahan pasti akan mencapai muara. Dia juga menghormati sebuah proses kehidupan di dunia ini. Perlahan tapi pasti, bergerak untuk terus merangkak menaiki anak tangga kehidupan di dunia ini.

Namun, pasrah atas kehendak-Nya tetap tak bisa dipungkiri. Karena Dialah yang merangkai skenario kehidupan umat manusia di dunia ini.

Uang Pesangon Pensiun PNS

Pesiunan akan Terima Setumpuk Uang


Jakarta|Jurnal Nasional

KEMENTERIAN Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) terus mengkaji pentingnya mengganti sistem pengelolaan dana pensiun ke bentuk lumsum—uang pensiun yang dibayar secara total—bagi pesiunan PNS, pejabat negara, dan DPR.

Wacana pengalihan pemberian dana kepada pesiunan yang dilontarkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan anggaran negara yang lebih efisien, efektif, sekaligus menekan pengeluaran anggaran negara.

Pengalihan dana pensiun ke bentuk lumsum pada dasar bermuara dari keinginan Kementerian PAN untuk mengkaji kembali sistem pensiun yang berlaku selama ini agar lebih baik.

Menpan Taufiq Effendi mengatakan, penggantian dana pensiun ke lumsum merupakan suatu pemikiran yang dilandasi efisiensi pada penggunaan anggaran negara.

Menurut dia, dengan sistem sekarang ini, dipastikan anak cucu bangsa Indonesia pada tahun 2014 akan mendapatkan beban anggaran yang sangat berat karena banyak yang disalurkan ke pensiun. “Pada tahun 2014, diperkirakan jumlah pensiun mencapai 5 juta, maka negara harus menanggung 6-7 triliun per bulan,” ujarnya kepada Jurnal Nasional kemarin.

Saat ini saja, lanjutnya, alokasi anggaran negara untuk pensiun mencapai Rp3 triliun per bulan. ”Itu cukup berat.”

Menpan juga menilai sangat tidak fair jika seseorang pensiunan Panglima TNI yang telah bekerja 40 tahun, mendapat pensiun hanya sebesar Rp1,3 juta. Dia juga menilai miris jika banyak pensiun PNS dari level terendah yang mengadalkan dana pensiun sekitar Rp400 ribu-Rp500 ribu. ”Itu tidak cukup. Tak sedikit pensiunan yang dihadapi persoalan hutang. Ekonominya hancur-hancur.”

Berangkat dari persoalan tersebut, Taufiq mengatakan perlu dilakukan perubahan penggantian dana pensiun ke lumsum.

Menurut Deputi Menpan untuk Sumber Daya Manusia dan Aparatur Negara Tasdik Kinanto, dengan sistem lumsum akan sangat menguntungkan baik bagi pensiunan maupun negara. Pensiun akan menerima secara total dana pensiun dengan cara mengkalkulasikan total dana pensiunnya per bulan, dengan sejumlah pemotongan.

Taufik mencontohkan dana pensiunan menteri Rp5 juta per bulan kemudian dikali 50 tahun hasilnya Rp1,8 miliar. Negara kemudian memberikan lumpsum sebesar Rp500 juta, negara untung Rp1,3 miliar dan pensiun untung dapat Rp500 juta langsung.

Menurut Tasdik, pada umumnya para pensiun PNS menerima tiap bulannya dana pensiun sekitar Rp800 ribu hingga Rp1 juta. Sementara pejabat eselon I mendapat jatah pensiun tiap Rp1,4 juta per bulan. ”Nah, akan lebih baik dengan lumsum.”

Jumlahnya, lanjut dia, dihitung dengan rata-rata sekitar 20-30 tahun pensiun mendapat dana pensiun. ”Katakanlah dana pesiun itu dikucurkan sekitar 20-30 tahun, dan katakan sebulan dana pesiun itu Rp1 juta per bulan, maka kalikan saja 30 tahun. Tapi, kan dengan syarat pembayaran sekaligus, misalnya satu orang pensiun diberi Rp100 juta, mungkin itu lebih tertarik.”

Sementara itu, Sekjen Departemen Keuangan Depkeu Mulia Nasution mengatakan, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, belanja negara terus meningkat rata-rata 23 persen per tahun. Untuk belanja pegawai pusat dan daerah, mengalami peningkatan rata-rata 35 persen dan 44 persen per tahun—yang dihitung berdasarkan besaran alokasi dasar perhitungan DAU.

Menurut dia, total belanja pengawai pusat dan daerah terhadap belanja negara mencapai 19 persen pada tahun 2005, 22 persen tahun 2006, dan 23 persen pada tahun 2007.

Mulia menambahkan, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN lebih diarahkan pada realisasi langkah strategis dalam memperbaiki kualitas pengeluaran, antara lain dengan mempertajam prioritas alokasi anggaran untuk perbaikan pendapatan aparatur negara dan pesiun. Selain itu, peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan dan penyelenggaraan operasional pemerintah, serta pemeliharaan aset negara.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyathri menilai ada perbedaan antara uang pensiun dengan pesangon. Pesiun merupakan hak PNS setelah habis masa jabatannya, sementara . pesangon di atur secara internal birokrasi atau perusahaan yang memperkerjakan pegawai.

Menurut dia, rencana pemerintah pengalihan dana pensiun ke lumsum harus melibatkan Korpri, DPR dan Departemen Keuangan. ”Pada dasarnya, kita ingin membenahi sistem danan pesiun dalam satu sistem. Kita harus mengkaji bentuk yang terbaik bagi PNS. Bisa juga alokasi dana pensiun lebih besar. Wacana tersebut belum dibicarakan kepada DPR,” katanya kemarin.

Karena itu, Sayuti mengatakan DPR belum menentukan sikap mendukung atau tidak terhadap rencana tersebut. Namun, dia mendukung jika perlu ada pengkajian mengenai sistem dana pensiun bagi PNS. Saat ini, kata dia, sistem pengelolaan dana pensiun yang baik belum mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dikaji lagi.

Pensiunan Rangkap

Mengenai pensiun rangkap yang diterima sejumlah pejabat negara, Tasdik mengatakan Kementerian PAN juga akan meninjau kembali sistem alokasi dana pensiun rangkap tersebut. ”Itu (pesiun rangkap) juga akan ditata dan ditinjau kembali, masih patut tidak dipertahankan,” katanya.

Hingga saat ini, Kementerian PAN belum memutuskan apakan sistem pengalokasian dana pensiun rangkap ke sejumlah pejabat negara untuk dihapus. Namun, dia menilai saat kondisi keuangan negara yang belum membaik, maka sistem rangkap pensiun perlu dikaji kembali. ”Bisa saja rangkap pesiun dihapuskan, tergantung nanti hasil kajiannya bersama DPR.”

Tasdik mengatakan, pemberian pensiun pada dasarnya berdasarkan beban dan tanggungjawab, dan keadilan dan kelayakan. Besar dana pensiun di lingkungan PNS diukur berdasarkan jabatan yang pernah diemban, beban kerja, kinerja, dan tanggungjawab.

M. Yamin Panca Setia

Total Football Entaskan Kemiskinan

Jakarta|Jurnal Nasional

PEMERINTAH meminta agar seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, pelaku bisnis, aktivis NGO, dan internasional untuk bersama-sama bertanggungjawab dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah meminta agar pengentasan kemiskinan digerakkan oleh semua stakeholder secara nasional. Pernyataan tersebut dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono saat Konferensi Nasional Penanggulan kemiskinan di Jakarta kemarin.

Untuk itu, dia mengatakan, perlu memikirkan cara guna mendorong semua pihak untuk bersama-sama menangani masalah kemiskinan. Di level pemerintah pusat, ujar Boediono, tim ekonomi yang dipimpinnya telah melakukan koordinasi dengan tim Kesra yang dipimpin Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie.

Dia menegaskan, tim ekonomi pemerintah tetap komit menjaga fundamental ekonomi sehingga dapat semakin membuka lapangan kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi sebagai pendorong upaya pengentasan kemiskinan.

”Tim ekonomi akan terus berusaha merealisasikan goals dengan cara meningkatkan koordinasi yang erat dengan tim Kesra. Ini sudah menjadi tekat kami untuk mencari mekanisme yang terbaik untuk bersama-sama melawan kemiskinan.”

Dari prespektif tim ekonomi, salah satu elemen penting untuk menanggulangi kemiskinan adalah menjaga stabilitas fundamental ekonomi. Inflasi adalah indikator ketidakstabilan ekonomi sehingga menjadi penyebab pemiskinan. Dia mengakui jika kenaikan harga yang tidak wajar seperti pada bahan pokok beras, berdampak memiskinkan pada kelompok marginal yang berada di bahwa garis kemiskinan.

Karena itu, tim ekonomi berusaha pada akhir tahun inflasi di bawah 6 persen. Sementara pada jangka menengah, inflasi akan ditekan menjadi 3-4 persen.

Secara garis besar, Boediono mengatakan, seluruh stakeholder harus mengupayakan agar segala sumber pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh secara langsung maupun tidak bagi ekonomi keluarga miskin, mulai dari kapasitas keluarga miskin, akses keluarga miskin kepada sumberdaya, pekerjaan, pasar hingga perbaikan akses jasa publik kepada masyarakat miskin.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie mengatakan penanggulangan kemiskinan adalah kerja besar, dan membutuhkan konsistensi, keberanian, insiatif dan dana yang memadai untuk bisa berhasil melakukannya.

Menurut dia, pemerintah harus mengembalikan trend kenaikan kemiskinan yang mencapai 17 persen—yang pada tahun 2009 diusahakan menurun hingga 8,5 persen. Seperti diketahui, kemiskinan di Indonesia adalah masalah klasik yang hingga kini belum Hingga September lalu, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin pada sebanyak 39,05 juta, atau 17,75 persen dari total 222 juta penduduk Indonesia.

Aburizal mengilustrasikan jika poverty incidence di Indonesia cenderung heterogen sehingga butuh tindakan yang spesifik. Pemerintah secara bertahap melakukan pengarusutamaan anggaran pemerintah untuk program kemiskinan. Dia mengaku telah banyak program pemerintah pusat yang mengatasnamakan penanggunalan kemiskinan. Tetapi, banyak yang tidak efektif.

Karena itu, bersamaa dengan penyusunan RKP 2008, perencanaan hingga pelaksanaan program dan anggaran untuk kemiskinan akan diperbaiki. Pemerintah akan melakukan penghematan sehingga bisa digunakan untuk berbagai program kemiskinan yang selama ini tidak atau kurang terbiayai.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan setiap rupiah dana dari APBN yang dialokasikan ke sejumlah program harus ada dampak dalam mengantisipasi kemiskinan. ”Saya memang meminta Bappenas dan Dirjen Anggaran Depkeu untuk memikiran soal itu, sistem anggaran sekarang berbasis kinerja. Dana APBN untuk kemiskinan, berapa melalui program apa, dan membutuhkan dana berapa, itu penting,” katanya.

Menurut dia, problem kemiskinan tetap menjadi isu penting yang harus ditanggani pemerintah. Karena itu, kata dia, semua kebijakan pemerintah diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi sebagai faktor menyelesaikan kemiskinan.

Menurut dia, tahun 2007, Menko Kesra sudah mengkoordinir antar departemen untuk melakukan langkah yang lebih jelas dalam program pemberantasan kemiskinan.

Sementara pada tahun 2008, pemerintah tidak hanya memperbaiki koordinasi antar departemen dalam merealisasikan program pengentasan kemiskinan, namun juga memperbaikan desain program dalam RKP.

Sri mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah direalisasikan menyusul naiknya harga minyak mentah dunia—yang menimbulkan kritik masyarakat adalah pembelajaran yang berharga. Saat ini, BLT bersyarat hanya Rp3,5 triliun dari Rp19 triliun.

Pemerintah akan tetap merealisasikan BLT di bidang pendidikan di beberapa propinsi pada tahun 2007. BLT hanya diberikan kepada keluarga miskin yang tingkat kehadirannya mencapai 85 persen. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan net enrollment ratio baik usia sekolah dasar maupun SLTP. Jika pilot proyek ini berhasil, maka ekspansi program ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2008.

”Jadi, uang Rp19 triliun tersebut tetap ada, namun dalam bentuk program lain yang dimanage masing-masing departemen.”

Sementara itu, Aburizal mengatakan sejak 1 oktober lalu, pemerintah telah meluncurkan program nasional yang secara komprehensif menggabungkan dua program kemiskinan, yaitu program kecamatan dan program pengurangan kemiskinan di wilayah perkotaan (P2KP) ke dalam satu program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).

Jenis kegiatannya ditentukan oleh masyarakat sendiri (bottom up planning) sehingga dapat menjawab kebutuhann yang spesifik dalam penanggulangan kemiskinan.
Menurut Aburizal, kebutuhan dana program hingga tahun 2009 tersebut sebesar Rp19,5 triliun, yang mencangkup 5.263 kecamatan, dan 7.123 kelurahan di seluruh Indonesia.

M. Yamin Panca Setia

Pemilihan Kepala Daerah NAD

Berharap Damai Usai Pesta Digelar

Jakarta|Jurnal Nasional

PESTA politik maha akbar digelar hari ini di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Hari ini, rakyat Serambi Mekah berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih calon gubernur dan wakilnya, serta 19 bupati dan walikota beserta wakilnya.

Bagi masyarakat Aceh, Pilkada adalah langkah mengapai cita-cita menuju damai dan sejahtera setelah sekian lama terjebak dalam sebuah konflik berkepanjangan. Pilkada Aceh sebagai realisasi perjanjian damai yang tercantum dalam MoU di Helsinki, Finlandia tanggal 15 Agustus 2005 lalu, antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)—diharapkan dapat benar-benar berlangsung demokratis, tanpa ada anarki.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharap agar Pilkada Aceh tidak menggangu perdamaian yang sudah mulai dirasakan dan dinikmati masyarakat Aceh. Pilkada Aceh diharapkan tidak menggangu kesepakatan damai MoU Helsinki yang telah dicapai dengan susah payah.

Kepada para kandidat, Kepala Negara menghimbau agar mempunyai sikap bahwa kepercayaan rakyat yang diberikan kepadanya merupakan ujian, serta cobaan. Kepala Daerah Aceh mendatang juga memiliki tugas yang maha berat.

Pengamat Masalah Aceh, Prof Dr Bachtiar Aly MA mengatakan sangat disayangkan jika Pilkada Aceh berlangsung hingga berdarah-darah. Menurut dia, Pilkada yang berlangsung secara demokratis, jujur dan adil adalah ajang konsultasi bagi rakyat Aceh agar terbebas dari konflik berkepenjangan dan menggapai kesejahteraan.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia keturunan Aceh itu menyakini jika semua calon kepala daerah komit terhadap perdamaian di Aceh. ”Itu nampak dari proses kampanye yang berlangsung dengan baik tanpa diwarnai black campaing,” ujarnya di kepada Jurnal Nasional di Gedung DPR Jakarta akhir pekan lalu.

Dia juga menilai partisipasi politik rakyat Aceh menyambut Pilkada juga sangat tinggi. Di warung kopi misalnya, wacana Pilkada menjadi perdebatan yang sengit disertai analisis mendalam yang selalu diperbicangkan rakyat Aceh. Pengharapan akan Pilkada damai juga nampak saat kampanye kandidat yang tidak diwarnai kekerasan.

”Saya yakin, optimis, karena semua stakeholder yang berhubungan dengan Aceh, berkepentingan Aceh untuk damai. Jika tidak, cost-nya akan terlalu mahal karena Aceh belajar dari konflik berkepanjangan.”

Termasuk GAM, lanjut Bachtiar, tidak akan berani macam-macam karena akan mendapat vonis dari rakyat Aceh. Kepada para kandidat, dia menghimbau agar meski kalah tetap kompak membangun Aceh. Kepada yang menang, dapat mengembangkan koalisi, atau menjaga hubungan. Namun, Bachtiar mengingatkan agar rakyat dapat memilih kandidat yang berkualitas sehingga dapat menyejahterakan rakyat Aceh.

Menurut dia, masyarakat sadar lebih memilih figur kandidat yang berkualitas dengan sehingga tidak mudah menerima iming-iming uang. Masyarakat Aceh sadar jika daerahnya membutuhkan pemimpin yang dapat mengelola dana besar yang dimiliki Aceh sebagai provinsi kaya untuk kesejahteraan rakyat.

Penerimaan fiskal pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di Aceh meningkat drastis sejak beberapa tahun terakhir. Sebelum bencana tsunami, penerimaan fiskal Aceh pada tahun 2004 per kapita Rp 1,8 juta per tahun. Setelah tsunami menghantam 26 Desember 2004 lalu, Aceh menerima bantuan dana yang luar biasa dari pemerintah dan masyarakat international dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada tahun 2006, total dana yang mengalir ke Aceh mencapai Rp28 triliun. Rp16 triliun dialokasikan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi, dan penerimaan pemerintah daerah dan dana dekonsentrasi sebesar Rp12 triliun.

Sejak tahun 1999, penerimaan fiskal dari pemerintah pusat yang dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota meningkat tajam dari Rp 2 triliun mencapai Rp 11 triliun di tahun 2006. Saat ini sekitar Rp45 triliun telah teralokasikan ke dalam 1.500 proyek yang dikerjakan oleh lebih dari 300 organisasi. Pengeluaran total dalam upaya rekonstruksi Aceh diperkirakan melebihi Rp70 triliun pada tahun 2009.

”Jadi, rakyat Aceh membutuhkan pemimpin yang bisa mengelola dana yang amat besar, rakyat Aceh tidak lagi boleh dibohongi,” kata Bachtiar.

Kepala daerah Aceh juga nantinya harus merespon dan menjawab persoalan yang hingga kini masih dirasakan oleh para korban Daerah Operasi Militer (DOM), dan para korban tsunami. Jiak mampu diselesaikan, Bachtiar memastikan sejarah kelam itu akan menjadi bom waktu bagi Aceh kedepan.

Sementara itu, Mantan Ketua Pansus Undang Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) Ferry Mursidan Baldan menghimbau agar Pilkada damai tak hanya menjadi harapan rakyat Aceh. Namun, Pilkada damai harus dilaksanakan kepada peserta dan penyelenggara Pilkada Aceh.

Dari pemantauan, Ferry menilai tidak ada persoalan mengemuka di lingkungan masyarakat Aceh menjelang Pilkada. Masyarakat menunjukan partisipasi politik rill yang positif dengan menyepakati tidak adanya kampanye arak-arakan. ”Itu menarik dan menjadi point penting, mayarakat Aceh sudah menunjukan partisipasi rill dalam menyambut Pilkada damai di daerahnya.”

Dia hanya mengkhawatirkan Pilkada akan menuai persoalan jika Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh selaku penyelenggara tidak bersikap netral, jujur dan adil dalam Pilkada. ”Masyarakat Aceh sangat siap menyambut Pilkada. Tinggal bagaimana dengan pasangan calon, dan KIP.”

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut juga menghimbau agar para kandidat agar tidak mengekploitasi persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat lokal menjadi persoalan di tingkat provinsi, dengan harapan agar diketahui pemantau asing.

Ferry menilai proses kampanye Pilkada di Aceh berlangsung cukup baik. Dia menilai usaha saling menjelekan antar kandidat tidak begitu mengemuka. ”Para kandidat sudah on track untuk melaksanakan Pilkada damai.”

Tahap selanjutnya, lanjut Ferry, kandidat yang menang harus konsisten mengimplementasikan UU No 11 tahun 2006 Pemerintahan Aceh untuk memecahkan problem di Aceh.

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), M Jafar mengatakan semua kalangan mengharap Pilkada dapat berlangsung lancar.

Sebagai penyelenggara, katanya, KIP akan berusaha mewujudkan Pilkada Aceh yang jujur dan adil. Menurut dia, KIP terdiri dari 60 ribu personil, mulai dari tingkat provinsi, hingga ke TPS. Namun, katanya, tidak bisa dipastikan jika semua anggota KIP punya keinginan untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil.

”Karena itu, perlu instrumen lain seperti Panwas, pemantau, dan saksi untuk mewujudkan Pilkada yang jurdil. Jika ada pelanggaran akan diberikan sanksi yang tegas sehingga Pilkada dapat berhasil dengan baik,” ujarnya saat dihubungi Jurnal Nasional kemarin.

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) juga optimis pelaksanaan Pilkada di Aceh berlangsung damai dan aman. Pasalnya, seluruh kandidat kepala daerah telah berkomitmen menegakkan Pilkada damai. Depdagri telah membentuk Desk Pilkada Aceh melakukan pemantauan secara khusus setiap perkembangan yang terjadi di lapangan.

Juru bicara Depdagri Drs A Tarwanto mengatakan masyarakat nasional dan internasional memantau jalannya Pilkada di Aceh yang diklaim sebagai yang terbesar di Indonesia, karena dilakukan serentak dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

*******

KOMISI Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan berusaha maksimal menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara damai. KIP meminta agar seluruh stakeholder yang terkait dengan Pilkada Aceh dapat bersama-sama melaksanakan peran dan fungsi untuk mewujudkan Pilkada damai di Aceh.

Ketua KIP Provinsi NAD M Jafar mengatakan Pilkada damai di Aceh adalah harapan semua. Pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat mewujudkan Pilkada damai, jujur dan adil. KIP telah menerjunkan 60 ribu personil yang terlibat dari tingkat propinsi hingga ke tingkat TPS dalam Pilkada calon gubernur dan wakilnya, serta 19 bupati dan walikota beserta wakilnya yang digelar secara serentak hari ini.

Jafar memastikan semua logistik telah didistribusikan ke semua desa. ”Berdasarkan laporan yang kita terima dari daerah yang terpencil, semua logistik suadh didistribusikan ke desa-desa yang sulit terjangkau seperti bekas kawasan tsunami, Aceh Timur, Selatan dan sebagainya,” ujarnya saat dihubungi Jurnal Nasional kemarin. Saat ini, lanjutnya, KIP akan menyelesaikan penggarapan undangan dan pembuatan TPS yang harus siap sebelum hari pemungutan suara.

Terkait masih adanya sejumlah anggota masyarakat yang belum terdaftar, Jafar mengatakan sesuai dengan aturan, warga yang menggunakan hak pilih hanya yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika tidak terdaftar, maka tidak diizinkan untuk memilih. Menurut Jafar, KIP sudah memberikan kesempatan waktu kepada masyarakat agar segera mendaftar sejak tanggal 18 Nopember yang lalu.

Sejumlah kalangan mengkhawatir jika persoalan tersebut dapat berpotensi konflik. Lukman Budiman Tadjo, Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengatakan persoalan tidak terdaftarnya warga dalam DPT akan memicu konflik.

Menurut dia, dari laporan yang diterima JPPR, warga yang tidak masuk dalam DPT, banyak ditemukan di daerah pengungsian. “Banyak masyarakat di daerah pengungsian bingung, dan tidak tahu bagaimana. Bingung apakah terdaftar di daerah lama, sementara dirinya tinggal di daerah baru,” kata Lukman yang berada di Aceh.

Lukman mengatakan persoalan tersebut terjadi karena warga pindah ke wilayah administrasi yang berbeda setelah tsunami terjadi. Hingga saat ini, katanya, belum jelas mengenai kepastian yang dilakukan penyelenggara pilkada untuk memobilisasi warga tersebut.

Dia mengkhawatirkan mobilisasi terhadap warga tersebut, kemungkinan orang-orang yang dimobilisir memilih kandidat tertentu. Lukman mendesak KIP untuk menerapkan aturan tegas jika warga yang tidak masuk dalam DPT tidak bisa memilih.

Jafar mengatakan KIP harus berpegang pada aturan. ”Apakah harus mengakomodir kepentingan puluhan orang, namun mengorbankan Pilkada secara keseluruhan, di mana orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap, diizinkan untuk memilih yang menyebabkan Pilkada itu tidak sah,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro), Hadar Navis Gumay mengatakan jika ada kendala, dan keluhan dalam pelaksanaan Pilkada seharusnya segera direspon. Jika tidak, maka bisa menjadi akumulasi kekecewaan, bahan ketegangan dan konflik.

Dari pengalaman pelaksanaan Pilkada, kata Gumay, persoalan yang biasa ditemukan adalah daftar pemilih yang tidak cukup akurat dan prosesnya berlarut-larut sehingga penetapannya sudah mendekati hari pungutan suara, atau bahkan tidak ditetapkan karena penyelenggara kerepotan.

Persoalan lainnya, karena kurang tegasnya aturan terutama hal-hal yang berkaitan denan penetapan calon, dan kampanye sehingga sering menimbulkan protes atau gugatan. ”Kalau itu tidak direspon maka akan menumpuk kekecewaan sehingga diujungnya menjadi protes besar.”

Lukman juga mengkhawatirkan konflik akan mencuat pada putaran ke dua Pilkada Aceh. Dia mencontohkan jika kandidat dari parpol dan independen yang masuk dalam putaran ke dua, maka akan terjadi akumulasi massa.

”Yang dari parpol adalah yang pro Republik, sementara yang independen secara kultural di dukung oleh GAM. Itu bahaya,” ujarnya. Dia mengharap agar kampanye damai tidak hanya sampai di batas struktural saja, namun juga harus lebih menyentuh di tingkat rakyat secara kultural dengan masuk ke warung kopi.

Jafar menilai memang pada Pilkada tahap II konflik akan tajam, karena sudah diketahui siapa lawan dan kawan. Dia menghimbau agar para kandidat kampanye damai yang pernah dikumandangkan saat kampanye tidak sebatas slogan namun diwujudkan setelah Pilkada usai. Para kandidat dan masyarakat harus menghargai perbedaan pilihan bukan sebagai permusuhan.

Menurut dia, dari beberapa pernyataan saat kampanye, para kandidat sepakat dalam mengikrarkan perdamaian dengan siap menang dan kalah. ”Namun, kita tidak tahu sebelum melihat hasilnya nanti, semoga Pilkada damai yang diucapkan tidak hanya slogan, tapi diwujudkan setelah Pilkada,” ujarnya.


*******

SEMUA mengharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar hari ini di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dapat berlangsung damai. Peristiwa politik di kawasan paling barat Indonesia itu sekiranya dapat menjadi momen untuk melanjutkan pembangunan Aceh setelah sekian lama terjebak dalam keterpurukan.

Harapan itu tak hanya dikumandangkan rakyat Aceh, namun pemerintah Indonesia, bahkan dunia internasional juga mengharapkan Pilkada damai di Aceh.

Pilkada memang telah menjadi perhatian dunia. Parlemen Eropa telah menurun sejumlah tim untuk mengawasi prosesi politik di Aceh. Pilkada Aceh menjadi isu yang dibahas di Parlemen Eropa karena Uni Eropa berkepentingan menjadikan Pilkada Aceh sebagai model dalam menyelesaikan konflik.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri Jepang juga telah mengirim enam orang pengamat ke Aceh untuk mengawasi Pilkada Aceh. Tim dari Jepang itu akan menyaksikan keadaan pelaksanaan pemberian suara hingga perhitungan suara.

”Jepang menyambut baik kemajuan proses perdamaian Aceh, dan mengharapkan agar Pilada kali ini dapat yang sangat penting bagi terbinanya perdamaian secara berkesinambungan di Aceh, dapat berlangsung secara adil dan lancar,” tulis rilis dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia yang diterima Jurnal Nasional akhir pekan lalu.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Malaysia (Election Commission of Malaysia) dan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga berpartisipasi memantau Pilkada Aceh.

Kepada pers, Ketua Delegasi tim pemantau Malaysia, Tan Sri Dato Haji Abdul Rashid bin Abdul Rahman mengatakan Malaysia mengirim tim yang beranggotakan delapan orang untuk memantau tahapan Pilkada, seperti masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, dan kebebasan media dalam meliput Pilkada Aceh.

Para pemantau itu akan ditempatkan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Rashid memuji tahapan Pilkada Aceh yang berjalan tanpa adanya insiden dan kerusuhan, khususnya pada masa kampanye.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi NAD menyebutkan sebanyak 34 relawan asing sudah mendaftar untuk menjadi memantau pelaksanaan Pilkada Aceh. di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Setidaknya, relawan asing itu dikirim lewat International Republican Institut (IRI) dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Asian Network for Free Election.

Sementara itu, ada lima lembaga lokal dan nasional telah mendaftarkan yaitu Jaringan Pemantau Pemilihan Rakyat (JPPR) sebanyak 138 orang, Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 441 pemantau dan Aceh International Recovery Program 218 orang.

Total pemantau sebanyak 800 orang dinilai belum memadai untuk memantau jalannya pilkada di NAD karena jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencapai 10.000 TPS.

Namun, kehadiran para pemantau asing sempat membuat gusar sejumlah kalangan karena ditemukan adanya pemantau asing yang menyebarkan angket kepada masyarakat berisi pernyataan apakah rakyat Aceh memilih merdeka atau berintegrasi dengan Indonesia.

Ketua KIP Provinsi NAD, M Jafar mengatakan KIP telah melakukan investigasi dan menanyakan langsung kepada lembaga pemantau asing dan lokal mengenai isu tersebut, ternyata belum ada indikasi adanya angket tersebut.

Jika ditemukan, KIP dapat mencabut status dan hak lembaga pemantau asing dan menyampaikannya kepada Menlu, Mendagri, Kapolri, Menkum dan HAM, Gubernur NAD, serta bupati/walikota se-NAD sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri.

Mengenai pengawas asing, bagi kita tetap harus diawasi karena bagi kita Aceh sebagai bagian dari NKRI, dengan cara bagaimana mempersiapkan pemerintah daerah agar dapat melakasnakan UU No 11 2006, salah satu pointnya adalah terpilihnya pemimpin daerah yang definitif.

Ferry Mursidan Baldan, Mantan Ketua Pansus UU Pemerintah Aceh menegaskan KIP harus tegas kepada pemantau asing yang melakukan pelanggaran.

”Kalau ada hal-hal yang sifatnya di luar agenda Pilkada, seperti kuisioner di luar agenda Pilkada, maka harus diawasi, kita tidak boleh bermain api, dan tidak boleh memberikan peluang yang dapat merugikan. Harus dihentikan,” tegas Ferry di Gedung DPR akhir pekan lalu.

Dia menilai jika benar kuisioner itu disebarkan sama saja menganggap Pilkada tidak menjadi penting bagi perdamaian di Aceh. Menurut Ferry, asing bisa hadir sebagai pemantau, namun tidak boleh menggangu pembangunan masa depan Aceh seperti yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ferry mengingatkan agar pemantau asing tidak boleh secara langsung mempengarui rakyat Aceh. ”Tidak boleh pemantau asing datang ke TPS, lalu menanyakan ke mayarakat, sudah memilih atau belum, memilih apa dan kenapa memilih.”

Sementara itu, Ketua KIP Provinsi NAD, M Jafar menghimbau agar Panwas meningkatkan identifikasi terhadap semua pelangaran. Pihaknya akan mengawasi jika terjadi pelanggaran administratif. Sementara pelanggaran secara keseluruhan adalah tanggungjawab Panwas.

M. Yamin Panca Setia

Perusahaan Besar, Tanggungjawab juga Besar

Jakarta|Jurnal Nasional

IRONIS jika di suatu kawasan yang kaya sumber daya alam, beroperasi perusahaan internasional yang meraup keuntungan besar, tetapi masyarakat di lingkungan sekitarnya didera kemiskinan.

Realitas itu banyak ditemukan di kawasan kaya sumber daya alam di Indonesia, seperti Papua dan Kalimantan. Masyarakat pribumi tersingkir dari tanah leluluhurnya sendiri yang kaya akan sumberdaya mineral.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat, industri pertambangan mineral di negeri ini, gagal menjadi penopang perekonomian Indonesia, apalagi mensejahterakan penduduk lokal. Kontribusi sektor pertambangan hanya Rp1,3-Rp2,3 trilyun terhadap APBN dalam 4 tahun terakhir, lebih kecil dari sektor kehutanan.

Koordinator Jatam Siti Maemunah mengatakan, hampir semua perusahaan yang melakukan eksplorasi minyak dan gas bermasalah dalam merealisasikan tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Jatam mencontohkan keberadaan PT Freeport Indonesia sebagai korporasi tambang emas dan perak skala besar pertama di Indonesia yang telah beroperasi selama 32 tahun di Papua.

Perusahaan asal Amerika Serikat itu terbukti gagal dalam menyejahterakan rakyat.
Padahal, setidaknya 1.448 ton emas, tembaga dan perak telah dikeruk dari Papua oleh Freeport. Tetapi kondisi Papua jauh dari kemilau emas.

Jatam mencatat, akumulasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di atas 35 persen berada di kawasan konsesi PT Freeport Indonesia.

Perusahaan itu juga dinyatakan gagal menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan lingkungan dan resolusi konflik dengan penduduk lokal. Sekitar 1,3 milyar ton limbah tailing dan 3,6 milyar ton limbah batuan dibuang begitu saja ke lingkungan.

Realitas suram juga mudah ditemukan di lokasi-lokasi pertambangan skala besar lainnya. Mulai dari tambang emas PT Barisan Tropikal Mining di Sumatera; PT Indo Muro Kencana, PT Kelian Equatorial Mining, PT Indominco Mandiri, PT Adaro, PT Arutmin, PT Bahari Cakrawala Sebuku di Kalimantan; PT Inco, PT Newmont, PT Antam di Sulawesi; PT Newmont, PT Arumbai di Nusa Tenggara; PT Nusa Halmahera Mineral dan Pulau Wetar di kepulauan Maluku.
Persoalan sosial dan lingkungan itu bermuara karena tidak perangkat hukum yang tegas yang mengatur masalah pertanggungjawaban sosial dan lingkungan bagi perusahaan.
Memang ada program Corporate Social Responsibility (CSR). Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro mengatakan program CSR tidak hanya penting bagi pemilik perusahaan tetapi juga bagi masyarakat sekitar dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan perusahaan juga bagi pemberdayaan masyarakat yang ada disekitar tambang.

Menurut Menteri ESDM, selain untuk pemberdayaan masyarakat, program ini dapat juga merupakan bagian dalam pelaksanaan prinsip-prinsip ketahanan nasional artinya bahwa dengan pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat menjadi berkepentingan untuk turut mengamankan operasi perusahaan. Dalam pengembangan CSR, pemerintah memberikan tanggungjawab kepada perusahaan, dengan tidak memasukan dana pengembangan masyarakat dalam cost recovery
Namun, program tersebut dinilai tidak mengikat secara hukum kepada perusahaan. ”Karena bersifat sukarela, tidak dituntut perusahaan untuk bertanggungjawab,” ujar Sony Keraf, Wakil Ketua Komisi VII DPR bidang Pertambangan dan Energi.
Sony memandang, realisasi CSR hanya menjadi kamuflase perusahaan saja, seolah-olah perusahaan sudah melakukan pembangunan masyarakat. Padahal, lanjutnya, realisasi CSR tidak sesederhana itu.
Hingga saat ini, kata Sony, masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan besar menilai kehadiran perusahaan tidak memberikan manfaat bagi kehidupan.
Siti Maemunah mengatakan, jika bersifat voluntary maka tidak ada yang mengontrol dan bertanggungjawab terhadap realiasasi CSR. ”Sama saja bohong, jika tidak ada regulasi, dan tidak ada punishment, ” ujarnya kemarin.
Menurut dia, CSR kalau masih dalam bentuk sukarela, maka dapat menjadi alat legitimasi perusahaan dalam melakukan eksplorasi pertambangan. Dalam pertambangan minyak dan gas, CSR hanya life service perusahaan saja karena tidak ada yang mengatur.
Siti mendesak pemerintah agar melakukan regulasi aturan mengenai CSR, guna mengontrol dan mengetahui siapa yang paling bertanggungjawab jika perusahaan tidak serius merealisasikan CSR.
Sementara itu, Direktur CSR PT Riau Pulp and Paper (RAPP) Amru Mahalli mengakui jika belum ada peraturan dari pemerintah mengenai kewajiban bagi perusahaan untuk merealisasikan CSR. Namun, dia menilai eksistensi perusahaan juga tergantung dari tanggungjawab perusahaan dalam pengembangan masyarakat sekitar, sehingga realisasi CSR sangat penting.
Menurut dia, CSR sebagai komitmen perusahaan untuk pengembangan sosial masyarakat harus menjadi snowball effect bagi masyarakat secara lebih luas, dengan secara kontinue merealisasikan program tersebut.
Dalam realisasinya, CSR tidak hanya terpokus pada pemberian dana kepada masyarakat. ”Namun, paling penting adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dengan keterampilan sehingga dapat mandiri,” ujarnya kepada Jurnal Nasional di Riau beberapa waktu lalu.
Amru menjelaskan ada lima kunci dalam menyukseskan CSR, yaitu komitmen dari top manajemen, konsep, sumberdaya manusia yang mengelola CSR, struktur organisasi yang mengatur otoritas, dan dana.
Sejauh ini katanya, perusahaan hanya memfokuskan pada pendanaan. Padahal yang lebih penting adalah memberdayakan masyarakat lewat pelatihan, setelah itu diketahui kelayakan dan keberhasilan dari sebuah pelatihan.
Petugas harus memfollow up pelatihan jika sudah masyarakat sudah siap, maka baru dibantu dalam penyediaan sarana dan produksi.
”Tidak dalam bentuk uang. Untuk menilai indikator pemberdayaan, dengan memperhatikan kelayakan penghasilan mitra bina sesuai dengan target. Jika tidak tercapai, maka perlu ada formalasi lagi, sehingga perlu diimprove lagi,” katanya.
Dalam program CSR, RAPP mengkaitkan dengan pengembangan pertanian terpadu (integrated farming system), pengembangan usaha kecil dan menengah (small and medium enterprises), pembangunan infrastruktur (infrastructure support), serta pelatihan masyarakat, dan pengembangan hutan tanaman masyarakat.

Menurut Troy Pantouw manajer humas RAPP, sekitar Rp33 miliar per tahun dana dikeluarkan RAPP untuk merealisasikan program CSR.
Menurut dia, jika kegiatan-kegiatan tersebut dikelola dengan baik akan menguntungkan pencitraan perusahaan dan membantu pengurangan tingkat kemiskinan di Riau sehingga tak menimbulkan konflik sosial. RAPP juga telah membentuk sebuah yayasan untuk mengajak lebih banyak pihak lain melaksanakan kegiatan CSR demi memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di Riau.

M. Yamin Panca Setia

Penurunan BI Rate Harus Dorong Sektor Riil

Jakarta|Jurnal Nasional

KEBIJAKAN Bank Indonesia (BI) menurunkan BI rate harus disertai dengan implementasi sejumlah variabel pendukung pertumbuhan sektor riil di Indonesia. Penurunan BI rate dinilai hanya salah satu variabel pendukung pertumbuhan sektor riil.

Variabel lain yang harus diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan sektor rill adalah menekan ekonomi biaya tinggi (high cost economy), pengurangan pajak, meningkatkan daya saing, dan menciptakan iklim usaha yang baik.

Memang, penurunan BI rate sebesar 50 bps dari 10,25 persen menjadi 9,75 persen mendapat respon dari pelaku ekonomi. Namun, Wakil Ketua Komisi VI DPR bidang Perdagangan dan Industri Lili Asdjudiredja, menilai penurunan BI rate hanya salah satu variabel dalam meningkatkan sektor riil .

”Seharusnya, pemerintah juga memperhatikan variabel lain yang dapat mendukung pertumbuhan sektor riil, seperti menekan biaya tinggi, pengurangan pajak, meningkatkan daya saing, dan menciptakan iklim usaha yang baik,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, penurunan BI Rate selama ini hanya menguntungkan kalangan perbankan saja. Sementara kalangan pengusaha dihadapi persoalan modal, dan biaya ekonomi tinggi dalam mengembangkan usahanya.

Hingga saat ini, lanjutnya, iklim ekonomi Indonesia masih dihadapi persoalan ekonomi biaya tinggi, dan lemahnya daya saing produk industri. Saat ini, politisi dari Fraksi Golkar itu menilai daya saing produk Indonesia di pasar internasional hanya menepati peringkat 175.

Karena itu, Lili mengharap pemerintah lebih serius dalam memberantas faktor penyebab biaya ekonomi tinggi di sektor riil . ”Biarkan pun suku bunga tinggi, tapi iklim usaha yang baik, maka akan lebih banyak berpengaruh terhadap pengembangan sektor riil.”

Sementara itu, Hasto Kristianto, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP mengatakan BI rate memang berpengaruh pada pengembangan sektor riil. Namun, penurunan suku bunga bank selama ini hanya dimanfaatkan pelaku ekonomi besar, tidak menguntungkan pelaku ekonomi kecil.

Hasto khawatir, logika penurunan BI rate hanya dimanfaatkan oleh pemegang kapital pelaku ekonomi besar untuk mendapatkan bunga murah guna menjadi modal dalam mengembangkan sektor konsumsi.

Menurut dia, penurunan BI rate harus menjadi momentum bagi pemerintah dalam mengaktulisasikan skenario membangun sektor ekonomi rakyat, seperti meningkatkan kredit usaha kecil.

Dia juga menilai kalangan perbankan masih kurang memberikan akses kepada usaha kecil menengah dalam mendapatkan modal karena dianggap sektor ekonomi informal beresiko.

Karena usaha kecil menengah tidak punya legalitas atas status usahanya. Seharusnya, jika pemerintah komitmen pada pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan momentum penurunan BI rate, maka dapat lebih mendorong agar sektor riil menjadi sentra pertumbuhan ekonomi.

”Jadi, perlu ada keberpihakan, memberikan legalitas, serta mempermudah akses modal untuk menggerakan usaha ekonomi rakyat.” ujarnya kemarin. Untuk mengembangkan sektor riil , lanjutnya, pemerintah juga harus mempercepat pembangunan infrastuktur agar memudahkan sektor primer bergerak.

Budi Mulya, Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI mengatakan penurunan BI Rate juga membuka peluang bagi dunia usaha untuk memperoleh alternatif pembiayaan nonbank yang semakin murah. Kondisi ini memungkinkan dunia usaha untuk meningkatkan produksi dalam rangka memenuhi peningkatan permintaan domestik.

Menurut dia, kondisi industri perbankan menunjukkan pertumbuhan. Total aset yang didukung pertumbuhan aktiva produktif, termasuk kredit hingga Oktober 2006 meningkat sebesar Rp 66 triliun (9 persen-ytd).
Di tengah kecenderungan suku bunga kredit yang turun, pada Oktober, total aset industri perbankan meningkat menjadi Rp1.605,2 triliun di mana aktiva produktif industri bertambah sebesar Rp16,5 triliun (1,1 persen) yang didanai oleh peningkatan dana pihak ketiga sebesar Rp28,2 triliun (2,3 persen).

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Mustafa Edwin Nasution, menilai untuk mengembangkan sektor riil, maka dibutuhkan intermediasi antar lembaga keuangan. ”Tingginya intensitas intermediasi lembaga keuangan diyakini berdampak pada membaiknya kinerja perekonomian,” di Seminar Internasional Roadmap to Indonesian Financial Sector di Jakarta, kemarin.

Dia menilai intermediasi sangat penting sebagai perantara saving dan kapital yang merupakan sumber endogen pertumbuhan suatu negara. kealpaan dalam membangun sektor tersebut, berdampak besar timbulnya masalah ekonomi seperti bubble economic yang berpotensi menimbulkan krisis.

Menurut dia, dengan intermediasi, mekanisme transmisi yang terjadi adalah kredit dipinjamkan ke perusahaan, dan perusahaan akan menambah volume usaha, sehingga terjadi penambahan tenaga kerja, dan konsumsi yang mendorong meningkatnya agregat demand.

Di Indonesia, rasio aset perbankan nasional terhadap GDP berada pada kisaran 1,7 sampai 2,67. Penggunaan rasio aset lembaga keuangan, khususnya perbankan terhadap output masih diragukan dalam mengukur intensitas intermediasi.

Akibatnya, lembaga keuangan di Indonesia, khususnya perbankan syariah belum efisien dengan melihat tingkat non performing loan secara nasional yang berada di atas 5 persen, yaitu 8,35 persen. kredit yang disalurkan ke sektor riil juga hanya 49 persen dari total aset nasional sehingga mengambarkan ketidaktepatan pengunaan rasio total aset lembaga keuangan terhadap total outpun nasional.

Mustafa menilai fungsi intermediasi perbankan di Indonesia belum berjalan baik, padahal mengintegrasikan sektor keuangan dengan sektor riil akan meningkatkan kedua sektor tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi makro berjalan.

PENURUNAN BI rate sebesar 50 bps dari 10,25 persen menjadi 9,75 persen yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) berdasarkan evaluasi kondisi makroekonomi, survei, dan rencana pencapaian sasaran inflasi tahun 2007 yaitu 6 persen plus minus 1 persen.

Sejak Mei 2006, penurunan BI rate telah mencapai total 300 basis poin. Penurunan BI rate tersebut diharapkan dapat semakin memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Goeltom mengatakan selama 2006 inflasi masih cukup rendah, atau sedikit lebih tinggi dari tahun ini. Menurut dia, secara ekstrim, inflasi sangat rendah. Namun, sesuai dengan alur, BI diharapkan dapat menuju medium term inflation yang pada tahun 2008 mencapai 5 persen.

”Ke depan, BI harus melihat, apakah kondisi seperti sekarang ini, dari sisi inflasi, masih terjadi atau tidak,” ujarnya usai seminar Internasional bertajuk Roadmap to Indonesian Financial Sector di Jakarta, kemarin.

Pada tahun 2007, lanjutnya, tingkat inflasi diprediksi sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2006, yakni mencapai 6 persen plus minus 1 persen. Meski lebih tinggi, BI menilai kondisi tersebut masih belum perlu dikhawatirkan.

Namun, Miranda menegaskan, mengingat tahun ini BI cukup agresif menurunkan suku bunga, maka pada tahun 2007, ruang penurunan suku bunga tidak lagi sebanyak sekarang.

”Anda bayangkan sekarang 300 basis poin, jadi sangat mustahil pada tahun depan, kita menurunkan hingga 300 basis poin lagi. Karena berarti sudah 675 basis poin.”
Inflasinya 6 persen plus minus 1 persen menjadikan BI harus bersikap dan berperilaku lebih bijaksana dan berhati-hati.

Kalaupun ada ruang penurunan, kata Miranda, pasti lebih lambat dan lebih kecil karena sebuah bank sentral—dalam menurukan suku bunga—tidak melihat pada satu variabel saja, tapi melihat banyak variabel salah satunya nilai tukar.

Dari pengamatan BI, dibanding tahun sebelumnya, tahun 2006 depresiasi terhadap inflasi lebih kecil. Kalau pun terjadi depresiasi, harga barang ekspor tidak terlalu mahal. Sebelumnya, depresiasi menyebabkan inflasi sekitar range 0,4 persen hingga 0,15 persen. Sekarang, lebih kecil, depresiasi dampaknya terhadap inflasi tidak begitu signifikan.

”Ini berarti membuka peluang bagi BI untuk melihat seberapa besar perlu khawatir atau tidak,” ujar Miranda.

Realitas tersebut, tidak hanya terjadi di Indonesia. Menurut Miranda, hampir di 30 bank sentral negara lain juga mengalaminya sebagai dampak pertumbuhan ekonomi China yang memproduksi barang dengan harga murah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut positif penurunan BI rate jika diimbangin konsistensi kebijakan. Sri menilai masih ada ruang untuk penurunan BI rate kembali. Menkue memperkirakan inflasi tahun 2006 bisa berkisar pada angka 6 persen, dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV mencapai di atas 6 persen dan year on year sebesar 5,5-5,6 persen.

Meski demikian, inflasi yang sangat rendah menyebabkan BI tidak bisa membuat kebijakan keuangan secara one to one. “Tidak bisa naik inflasi, lalu naik juga suku bunga tinggi.”

Namun, BI juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat mendatang untuk memperketat suku bunga. Kebijakan moneter BI akan melihat keadaan seperti harga minyak dunia yang dipastikan akan mendapat respon beda dari BI.

Miranda menambahkan, BI bersama Depkeu tengah membahas soal pajak kepada bank dalam proses merger. Hal itu terkait dengan kurangnya minat bank-bank yang modalnya minim melakukan merger, salah satunya karena dikenai pajak.

”Depkeu rasanya ada pemahaman soal beban pajak. Namun, saya harus menunggu keputusan dari Depkue, seberapa besar dampaknya, karena Depkue juga harus hitung-hitungan juga.”

Menurut dia, merger hanya pengalihan kepemilikian, bukan pembelian yang lumrah dikena pajak penjualan, karena itu tidak perlu dikenakan pajak.

Miranda mengakui jika ada beberapa bank kecil yang hendak merger dengan asing. BI mengharap agar bank-bank kecil itu merger dengan bank kecil lainnya, daripada langsung marger ke asing.

”Kita mengharapkan seperti itu, merger dulu hingga kuat sehingga mempunyai position yang lebih baik, sehingga diakuisisi menjadi satu bank, lalu baru mau dijual dan mencari investor yang lebih kuat.”

Rencana merger pada tahun 2007 akhir sudah harus mencapai Rp80 miliar, sementara pada tahun 2010 harus mencapai Rp100 miliar. ”Jika belum bisa, maka akan diturunkan demikian rupa status bank tersebut, jadi kalau tidak ada modal, maka tidak bisa.”

Terkait dengan harapan sejumlah bank agar BI memberikan insentif, Miranda mengatakan BI sudah memberikan empat insentif merger, berbagai kemudahan, termasuk bank-bank itu diberikan waktu lebih banyak untuk membersihkan segalanya.
BI menilai kondisi industri perbankan menunjukkan pertumbuhan, seperti tercermin pada pertumbuhan total asset yang didukung pertumbuhan aktiva produktif, termasuk kredit. Pertumbuhan kredit selama tahun 2006 (hingga Oktober) meski masih di bawah target, telah meningkat sebesar Rp 66 triliun (9%-ytd ).

Total aset industri perbankan juga meningkat menjadi Rp1.605,2 triliun di mana aktiva produktif industri bertambah sebesar Rp16,5 triliun (1,1 persen) yang didanai oleh peningkatan dana pihak ketiga sebesar Rp28,2 triliun (2,3 persen). M. Yamin Panca Setia

Kepala Daerah NAD

Mengharap kepada Sang Pemenang

Jakarta|Jurnal Nasional

PEMILIHAN Kepala Daerah secara langsung yang digelar di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) berjalan damai. Meski proses perhitungan suara belum mencapai final, namun ’naga-naga’-nya pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar diperkirakan akan memegang tampuk kekuasaan di provinsi berjulukan Serambi Mekkah itu.
Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur NAD itu, semakin melesat meninggalkan para pesaingnya dalam perolehan suara. Berdasarkan data terakhir dari Komisi Independen Pemilihan (KIP), di Banda Aceh, kemarin siang, Irwandi-Nazar meraup suara sebanyak 403.463 (33,16%).
Peringkat kedua diduduki pasangan Humam Hamid-Hasbi Abdullah dengan meraih 233.338 ( 19,18 %). Selanjutnya, pasangan Malik Raden-Sayed Fuad Zakaria memperoleh 189.112 ( 15,54 % ), sementara Azwar Abubakar-M Nasir Djamil dengan perolehan suara 143.918 ( 11,83 % )
Irwandy-Nazar memang sejak dari awal terus memimpin. Kedua kandidat yang bertarung dalam Pilkada lewat jalur independen itu semakin di atas angin. Sejumlah kalangan menyambut positif calon kuat pemimpin NAD itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah pusat akan komit bekerjasama dengan Gubernur Aceh, siapapun yang terpilihnya nantinya.

Pada pertemuan dengan Tim Aceh Monitoring Mission (AMM) yang dipimpin Pieter Feith di kantor kepresidenan, akhir pekan lalu, Presiden memandang prioritas pascapilkada yaitu reintegrasi GAM, dan pembangunan kesejahteraan di Aceh. ”Pemerintah pusat akan terus membantu pemerintahan baru di Aceh untuk dapat menangani hal-hal ini dengan baik,” ujar Dino Patti Djalal, Juru Bicara Presiden.

Pilkada Aceh adalah salah satu realisasi perjanjian damai yang tercantum dalam MoU di Helsinki, Finlandia tanggal 15 Agustus 2005 lalu, antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pemimpin Aceh yang meraih legitimasi masyarakat Aceh lewat Pilkada diharapkan dapat membangun Aceh setelah sekian lama mengalami keterpurukan.

Muhammad Nazar mengatakan banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Gubenur dan Wakilnya NAD mendatang. Secara umum, katanya, Aceh harus berubah wujudnya secara fundamental dalam berbagai sektor pemerintahan maupun kehidupan masyarakat.

Diakuinya, membangun Aceh tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. ”Karena masyarakat Aceh yang telah ditimpa konflik puluhan tahun, karena Aceh yang ditimpah oleh musibah tsunami, dan Aceh rusak karena terjadi demoralisasi atau krisis moral dan aklaq para pejabat dan birokrasi selama ini, maka dibutuhkan sesuatu yang bagus, cepat dan berani, dan yang betul-betul bisa merubah situasi dan kondisi Aceh,” ujarnya saat dihubungi Jurnal Nasional kemarin.

Nazar menambahkan, jika dirinya dinyatakan sah oleh rakyat Aceh mendampingi Irwandi sebagai Wakil Gubernur NAD, langkah segera yang dilakukan adalah membenahi birokrasi pemerintahan NAD.

Ketua Dewan Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) itu menyatakan akan memanggil semua pejabat pemerintah daerah Aceh guna menekankan agar para pejabat itu tidak menyalahi dalam melaksanakan jabatan yang diberikan rakyat kepadanya.

”Kalau kami berhasil, kami akan panggil dulu para pejabat yang diposisikan di beberapa jabatan, dan kita akan tekankan pada mereka bahwa jabatan yang mereka pegang adalah bukan warisan keluarga mereka, orang tua, dan ini adalah milik rakyat,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, untuk membangun Aceh diperlukan sustainable peace, yang dilanjutkan dengan pembangunan Aceh secara fisik dan mental.

Dia mengharap pemerintah pusat tidak perlu mencurigai kepemimpin Aceh yang dikendalikan oleh Irwandi dan dirinya yang notabene memiliki hubungan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). ”Harus dingat kemenangan kami, bukanlah kemenangan GAM, namun kemenangan rakyat Aceh, dan kemenangan perdamaian.”

Menurut dia, pemerintah pusat jangan khawatir karena Aceh masih tetap berada dalam NKRI, dan akan tetap memberikan sharing sebanyak 30 persen dari kekayaan gas alam dan bumi yang dimiliki Aceh.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Harian Pejabat Gubernur NAD Mustafa Abu Bakar mengatakan, tugas yang harus diembang Gubernur dan Wakil Gubernur NAD ke depan adalah meneruskan tugas yang telah diprogramkan pemerintah sebelumnya, seperti yang sudah dituangkan dalam APBD NAD tahun 2006.

Kemudian, secara nasional, pemimpin NAD harus menjabarkan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ke dalam lebih dari 62 qanun.

”Itu pekerjaan besar, harus diaktualisasikan, dan pekerjaan paling berat Gubernur NAD nanti terpilih nanti,” ujarnya kepada Jurnal Nasional kemarin.

Mustafa juga mengatakan tugas berat yang harus dilaksanakan Gubernur NAD dan wakilnya adalah mempertahankan keamanan dan kedamaian Aceh, dengan menjalankan reintegrasi, dan rekonsiliasi perdamaian di Aceh.

Selanjutnya, meneruskan dan meningkatkan kerjasama dengan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BBR) guna menyelesaikan segala persoalan pasca tsunami, yang penekanannya pada penyelesaian pembangunan rumah pada tahun 2007.

Setelah tsunami menghantam Aceh pada 26 Desember 2004 lalu, Aceh menerima bantuan dana yang luar biasa dari pemerintah dan masyarakat internasional untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Total dana yang mengalir ke Aceh pada tahun 2006, mencapai Rp28 triliun. Rp16 triliun dialokasikan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi, dan penerimaan pemerintah daerah dan dana dekonsentrasi sebesar Rp12 triliun.

Saat ini, sekitar Rp45 triliun telah teralokasikan ke dalam 1.500 proyek yang dikerjakan oleh lebih dari 300 organisasi. Pengeluaran total dalam upaya rekonstruksi Aceh diperkirakan melebihi Rp70 triliun pada tahun 2009. ”Tugas tersebut sangat berat sekali.”

Karena itu, Nazar mengharap jika Irwandi dan dirinya menjadi pemimpin Aceh, agar DPRD bisa memahami program dan agenda pemerintahannya sehingga tidak ada persoalan antara eksekutif dan legislatif, dengan rakyat Aceh.

Dia juga mengharap agar hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Aceh seperti biasanya, tanpa ada kecurigaan yang berlebihan.

Mustapa menilai pemerintah pusat harus terus menerus meningkatkan kerjasama dan pembinaan kepada pemerintah daerah Aceh sesuai dengan sistem, prosedur dan norma.

Menurut dia, Gubernur memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah.

M. Yamin Panca Setia