Sedia ’Payung’ Sebelum Banjir

Jakarta|Jurnal Nasional

SETELAH menerjang sejumlah kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, dan Riau, banjir dalam waktu dekat ini diperkirakan akan menerjang wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara.

Berdasarkan pengamatan dan analisa Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), puncak curah hujan di wilayah tersebut terjadi pada Januari-Februari mendatang. Curah hujan mencapai puncak mulai terjadi di Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Sementara di Jawa, hujan baru mulai, dan diperkirakan berakhirnya pada Maret nanti.

BMG mencatat, lamanya hujan lebat bervariasi mulai dari 1-5 jam yang terjadi 26 Desember 2006 hingga 1 Januari 2007 mendatang. Hujan lebat itu terjadi di Sumatera bagian tengah, selatan dan barat, Kalimantan bagian barat dan tengah, dan Jawa bagian barat dan tengah, Jawa Tengah bagian selatan dan tengah, Jawa Timur bagian barat.

Kasubdit Informasi BMG Ahmad Zakir memprediksi, curah hujan di Jawa mencapai puncaknya pada 1-3 hari atau satu minggu Januar. ”Berarti jika Januari, apakah awal, pertengahan atau akhir, itu yang susah diprediksi. Jadi, kalau kita omong sebulan ke depan, ya umumnya saja, jika Januari dan Februari adalah puncaknya. Nanti, kapannya hujan lebat, akan di break down, ke informasi cuaca harian, atau mingguan.”

Namun, Ahmad menambahkan, dalam minggu-minggu ini curah hujan di wilayah Jawa cenderung meningkat. Berarti, dari sekarang sudah melakukan antisipasi. Karena intensitas hujan hampir merata di setiap daerah, BMG juga mengingatkan agar pemerintah bersama seluruh stakeholder mewaspadai ancaman tanah longsor.

”Karenanya, BMG menyerukan agar pemerintah propinsi, kabupaten, kota, bersama Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi, dan pihak terkait, agar bersiap-siap mengantisipasi bencana banjir seiring datangnya hujan deras,” kata Ahmad.

Sebelumnya, BMG telah menginformasikan puncak musim hujan juga terjadi pada Desember 2006 untuk wilayah barat Indonesia. Namun, hujan yang mengakibatkan banjir sulit dikendalikan seperti yang terjadi di NAD, Sumut dan Riau.

Di NAD, Sumatera Utara, dan Riau, hingga kini masih dihadapi bencana banjir. Di NAD, banjir bandang akibat hujan lebat mengakibatkan enam kabupaten pesisir timur utara dan tengah, tenggelam.

Ratusan ribu warga mengungsi. Sedikitnya 508 desa dari 49 kecamatan tenggelam. Di Desa Babu Pulo Tiga, Kabupaten Aceh Tamiang, sekitar 500 jiwa tewas akibat diterjang banjir. Sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, data terakhir yang dilansir Pemerintah Kabupaten setempat mencatat 37 orang, serta 390 orang dinyatakan hilang. Aktivitas transportasi darat Banda Aceh-Medan juga hingga kini masih lumpuh.
Sementara di Sumatera Utara, banjir menenggelamkan ratusan rumah di Desa Pasar Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Satkorlak Posko Banjir setempat menyebutkan, korban tewas mencapai 11 orang, dan puluhan yang hilang tak diketemukan. Jumlah pengungsi mencapai 48.756 jiwa yang terdiri atas 10.938 kepala keluarga. Mereka terdiri atas 29.272 pengungsi dewasa dan 19.484 anak-anak.

Ke-14 kecamatan di Kabupaten Langkat yang dilanda banjir masing-masing Kecamatan Besitang, Gebang, Sei Lepan, Sawit Seberang, Selesai, Padang Tualang, Wampu, Stabat, Batang Serangan, Tanjung Pura, Hinai, Babalan, Secanggang dan Kecamatan Brandan Barat.

Para pengungsi ditampung di SMP Negeri 1 Besitang, Asrama Pitura, Mess Buana Estate, Kecamatan Secanggang, Aula kantor Camat Gebang, Desa Pelawi Kecamatan Babalan, Masjid Besitang, Kecamatan Pangkalan Susu, Mesjid Tangkahan Kecamatan Sei Lepan dan lokasi penampungan lainnya.

Banjir juga mengakibatkan tanah longsor di Kelurahan Desa Pasar, Kecamatan Muaro Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut.

Sementara di Riau, banjir menghantam 66 desa di Pekan Baru. 57 unit sekolah dinyatakan rusak sehingga menghentikan aktivitas belajar siswa. Ketinggian air di berbagai sekolah di kabupaten itu mencapai satu sampai satu setengah meter, bahkan ada yang mencapai dua meter. Di Kabupaten Kampar, Riau, banjir semakin meluas.

Jumlah rumah yang terendam mencapai 12.247 unit dengan desa yang terendam mencapai 69 desa. Desa yang terparah saat ini direndam banjir berada di Kecamatan Siak Hulu masing-masing Desa Buluh Cina, Teratak Buluh, Lubuk Siam, Tanjung Balam, Teluk Kenidai dan Kualu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta Pemerintah Daerah untuk mengintensifkan operasi tanggap darurat di beberapa kawasan yang terkena banjir, terutama untuk mengevakuasi dan penanganan korban, serta mayat yang hingga kini masih belum diketahui jumlahnya.

Presiden juga meminta agar warga yang terkena musibah untuk bersabar menghadapi bencana yang tengah melanda sejak akhir pekan silam.

Jakarta Bersiap
Sementara itu, untuk wilayah DKI Jakarta, hujan lebat akan terjadi pada Januari-Februari 2007 mendatang. Kepala Bidang Informasi BMG Jakarta, Hendro Santoso telah mengingatkan pemerintah dan warga DKI Jakarta perlu antisipasi dan waspada menghadapi puncak musim hujan Januari mendatang.

Dia mengingatkan jika setiap musim hujan di Jakarta selalu diikuti dan disertai genangan daerah air, maupun banjir sehingga perlu kewaspadaan. Jakarta memang rawan banjir meski intensitas curah hujan tidak tinggi. Pasalnya, Jakarta tidak memiliki daya dukung lingkungan yang baik karena gersangnya pepohonan yang bisa menyerap air.

Selain itu, Jakarta adalah kota pesisir yang sejak awal perkembangannya dihadapi persoalan banjir. Selain karena curah hujan, banjir di Jakarta juga disebabkan karena pasang surut air laut di kawasan pantai. Sekitar 40 persen wilayah di Jakarta yang berada di bawah muka laut menjadi wilayah hilir dari 13 sungai.

Hampir seluruh sungai mengalir melalui kota. Sementara jaringannya tidak berfungsi dengan baik. Sebagian besar sungai dan saluran menjadi dangkal sebagai konsekwensi dari pembuangan sampah dan limbah ke dalam aliran sungai estuari menjadi dangkal karena sedimentasi terus menerus yang sangat menghambat aliran sungai. Lahan terbuka tidak memadai sehingga permeabilitas air total menjadi hlang.

Di Jakarta, ada 78 titik rawan banjir dan genangan air di Jakarta, seperti Manggarai, Bintaro, Condet, Petamburan, Cawang, Kampung Melayu dan sejumlah kawasan pemukiman di sekitar sungai.

Salah satu penyebab banjir di Jakarta karena meluapnya air sungai Ciliwung akibat hujan. Saat ini, debit air yang melalui Sungai Ciliwung di Wilayah Manggarai sudah mencapai 7 meter. Subur, petugas Pos Jaga Pengamat Ketinggian Air Kali Ciliwung Manggarai mengatakan debit air masih normal.”Masih dalam kondisi aman,” katanya kemarin. Sebelumnya, ketinggian air berkisar 6,30 meter hingga 6,40 meter.

Berdasarkan pengamatan Jurnal Nasional, meski ketinggian air masih dalam kondisi normal, namun arus air Ciliwung di sekitar Manggarai cukup deras, tak seperti biasanya. Sementara usaha pengerukan tak lagi dilakukan. Di sekitar pintu air Manggarai juga masih banyak ditemukan tumpukan sampah.

Subur mengatakan hujan lebat, menyebabkan ketinggian air meningkat. ”Jika sudah di atas 8 meter, maka pihaknya akan segera melaporkan ke Posko Komando, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, dan Gubernur,” katanya.

Dalam menghadapi banjir, Pemprov DKI Jakarta sudah membentukan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satkorlak PBP) yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Trantip dan Linmas, PMI, Kepolisian, dan institusi lainnya yang terdiri 22 institusi. 7000 personil siap diturunkan untuk mengantisipasi banjr. Total seluruhnya dari jajaran Pemrov DKI adalah 14.500 personil. Satkorlak juga sudah menyiapkan tempat pengungsian dan sejumlah posko kesehatan.

Satkorlak sebagai posko utama akan dikoordinir Gubernur DKI Jakarta. Sementara di kotamadya, tim penyelamat dibawah koordinir walikota. Tim tersebut menyebar hingga wilayah kelurahan.

M. Yamin Panca Setia

Soal No Urut
Beda Parpol, Beda Sikap

Jakarta|Jurnal Nasional

WACANA penghapusan mekanisme penetapan calon anggota legislatif berdasarkan nomor urut dalam pemilihan umum yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditanggapi beragam oleh sejumlah elite partai politik.

Padahal, mekanisme tersebut lebih demokratis, karena wakil rakyat yang menetap di parlemen dipilih langsung oleh rakyat, tidak berdasarkan keputusan subyektif pimpinan partai politik.

Ketua Fraksi Partai Golkar Andi Matalatta menilai penghapusan nomor urut dalam mekanisme rekrutmen anggota DPR bisa saja dilakukan, asal hanya satu kursi untuk satu daerah pemilihan. Dengan demikian, Andi menilai, suara rakyat dalam memilih calonnya sangat jelas.

Sementara kalau satu daerah pemilihan ada sepuluh kursi, dan masing-masing partai bisa mengajukan 15 calon, kemudian yang ikut ada 20 partai, berarti ada 300 calon. Jika hasilnya suara ke 300 calon itu terbagi merata, maka suara tertinggi bisa hanya dua persen.

”Inikah yang akan dipilih menjadi DPR, apa mau, dua persen dipilih jadi anggota DPR, jadi sangat sulit,” katanya kemarin.

Berbeda jika satu daerah pemilihan satu calon untuk satu kursi, dan setiap partai hanya mendapatkan satu kursi, maka kemungkinan partai hanya mengajukan dua calon. Kalau 20 partai, berarti hanya 40 calon. ”Bisa saja itu dilakukan, namun mungkin suara yang tertinggi hanya mencapai 3-4 persen.”

Politisi senior Golkar itu menampik jika partainya paling getol menolak penghapusan nomor urut dalam pemilihan anggota DPR karena dapat menghimpit otoritas pimpinan partai dalam menggolkan kepentingannya.

Menurut dia, pada Pemilu 2004, Golkar yang paling getol mengusulkan dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif kepada KPU agar partai politik—dalam memunculkan calon, harus melewati mekanisme yang demokratis dan terbuka.

”Berarti, orang luar boleh masuk, lebih demokratis tidak hanya hanya ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan partai politik.”

Namun, usulan yang sekiranya bisa disahkan dalam UU Pemilu, mentah begitu saja karena sejumlah elit partai lain dan DPR tidak sepakat dengan penghapusan nomor urut.

Bagaimana tidak menentang, kata Andi, karena mekanisme tersebut dapat merusak eksistensi pimpinan partai, sehingga DPR tidak mendukung.

Golkar sendiri, katanya, telah membuktikan melaksanakan mekanisme yang demokratis dan terbuka dengan menggelar konvensi calon Presiden, dan banyak merekrut sejumlah tokoh non partai untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif.

Dia menghimbau agar semua partai pada Pemilu 2009 konsekwen melaksanakan mekanisme yan demokratis, dan terbuka, dengan membuka kesempatan kepada kalangan non partai yang bagi rakyat pantas dicalonkan.

”Golkar mendukung kalau satu daerah pemilihan satu pemilih, kalau tidak nanti calon yang mendapatkan 2 persen dapat terpilih,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait mengatakan partainya hingga kini belum mengambilkan kebijakan dalam memutuskan sepakat atau tidak merealisasikan wacana penghapusan mekanisme penetapan anggota legislatif berdasarkan nomor urut.

PDIP akan mengkaji secara menyeluruh untuk mengukur kadar demokratisasi, dan kesiapan PDIP. ”Belum ada sebuah keputusan mengenai hal itu. Namun, pada waktunya, mungkin awal tahun depan kita akan memutuskan soal itu,” ujarnya kemarin.

Maruarar enggan memberikan komentar untung ruginya jika mekanisme itu diterapkan dalam pemilihan legislatif, karena bersifat strategis sehingga perlu dibahas secara mendalam di internal partai. Namun, katanya, PDIP dipastikan akan mengambil sikap soal wacana tersebut.

Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan anggota DPR tidak harus orang-orang yang selalu dikenal tetapi juga mampu mendengar, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Namun, kondisi ini, bisa dikordinasi dan direncanakan melalui partai sehingga mau tidak mau keberadaan anggota DPR amat tergantung partai yang mencalonkannya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Untung Wahono sepakat dengan penghapusan nomor urut karena calon yang berhasil menjadi anggota DPR mendapatkan dukungan terbesar dari konstituen sehingga lebih legitimate, daripada dengan menggunakan nomor urut yang berdasarkan keputusan pimpinan partai. ”Kenyataannya, tidak selamanya nomor satu itu, mendapat suara terbanyak dari rakyat,” katanya kemarin.

Mekanisme tanpa nomor urut juga mendorong terjadinya kompetisi menuju parlemen yang sehat dengan cara merebut suara sebanyak-banyaknya dari konstituen. Sementara jika berdasarkan nomor urut, persaingan calon hanya kepada partai.

Namun, Untung mengatakan di internal PKS belum dipastikan mendukung atau tidak penghapusan nomor urut tersebut. ”Kita tidak tahu perkembangannya nanti.”

Pada Pemilu 2004, kata Untung, mengacu pada UU Politik untuk Pemilu 2004, penentapan nomor urut di PKS lewat voting. Kala itu, Partai Keadilan dengan Partai Amanat Nasional di Fraksi Reformasi, memunculkan ide agar tidak berdasarkan nomor urut, kala itu. Namun, keputusan kolektif DPR tetap mendukung mekanisme rekrutmen anggota DPR berdasarkan nomor urut.

Untung menambahkan, meski penghapusan nomor urut lebih demokratis, partai politik juga harus melakukan seleksi dahulu calon yang akan direkrut—dengan mencermati harapan masyarakat atas calon tersebut.

Partai politik harus mencermati keinginan masyarakat—yang lebih konsern pada partai, apa calon. Bisa saja, calon A yang diharapkan mendapatkan suara terbanyak, tapi yang merekrut adalah partai B yang tidak sesuai dengan . pilihan masyarakat.

”Masyarakat akan kecewa, karena si A yang dikenal sebagai tokoh yang baik, karakternya bagus, tapi direkrut oleh partai yang karakteristiknya berbeda bagi masyarakat. Mungkin, masyarakat tidak jadi memilih,” ujar Untung.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengkhawatirkan partai akan kehilangan kader terbaik jika calon anggota legislatif ditetapkan tidak berdasarkan nomor urut. Menurut dia, jika kader berdasarkan pilihan rakyat namun tidak mengetahui kerja di DPR, tidak ada konsep yang jelas, maka akan tidak efektif. Selain itu, partai juga akan kehilangan kontrol terhadap kadernya.

M. Yamin Panca Setia

Reshuffle Kabinet

Presiden tak Perlu Rekomendasi Parpol

Jakarta|Jurnal Nasional

PERNYATAAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan bertindak lebih kongkret dalam menjalankan roda pemerintahan harus dibuktikan, termasuk dalam melakukan reshuffle sejumlah menteri yang terbukti tidak maksimal dalam melaksanakan agenda Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

Namun, dalam melakukan reshuffle, Presiden diingatkan agar tidak perlu mengakomodir orang-orang yang direkomendasikan partai politik, karena dipastikan orientasi pemerintahan tiga tahun mendatang akan lebih bersifat pragmatis.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden SBY harus berani melakukan reshuffle total kabinet Indonesia Bersatu, tanpa tergantung dari tekanan politik yang dilakukan partai tertentu. ”Reshuffle harus banyak diberikan kepada orang-orang yang memang ahli dan profesional dalam bidangnya,” ujarnya kemarin.

Menurut Tjahjo, jika Presiden menanggapi desakan partai politik, dipastikan menteri yang berasal dari partai politik akan lebih fokus pada kepentingan partainya guna mempersiapkan diri bertarung di Pemilu 2009.

”Ini mau Pemilu 2009, sehingga angota kabinet yang berasal dari partai politik pasti orientasinya adalah bersifat politik untuk mempersiapkan diri menyongsong pemilu, dan kepentingan partai lebih diutamakan,” katanya. Karena itu, Tjahjo mengingatkan agar Presiden berani menghindari orang-orang partai politik.

Selain itu, Tjahjo mengingatkan agar Presiden tidak hanya menjaga stabilitas yang mengutamakan populeritas. Namun, Presiden harus lebih tegas kepada para menteri karena kondisi masyarakat menghadapi tahun 2007 diperkirakan akan sangat berat.

Menurut dia, selama dua tahun pemerintahan, Presiden kurang tegas terhadap para menterinya. Akibatnya, keputusan politik pemerintah kurang pro rakyat. ”Tidak ada ketegasan yang rill, dan setiap kebijakan Presiden tidak maksimal di-follow up oleh bawahannya, sehingga hanya ingin menjaga stabilitas populeritas saja,” tegas Tjahjo.

Kalau memang sudah berjanji, lanjut Tjahjo, Presiden harus membuktikan. ”Oh, iya dong (dibuktikan, Red). Setiap keputusan politik yang dibuat pemerintah yang tidak pro rakyat akan sangat mengecewakan rakyat.”

Secara terpisah, Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir juga mendesak agar Presiden segera melakukan reshuffle kabinet karena Kinerja KIB kurang memuaskan. Bahkan, menunjukkan indikasi semakin buruk.

PAN menilai pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan perbaikan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat, mengalami kemorosotan.
Berdasarkan data BPS Agustus 2006, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup besar, yaitu sekitar 40 juta jiwa. Sementara tingkat pengangguran mencapai 11 juta orang. Masih tingginya tingkat kemiskinan menyebabkan sekitar 25 persen bayi usia balita menderita gizi buruk, dan tingkat kematian ibu melahirkan mencapai 307 dari 100 ribu kelahiran.

Jika terbukti ada menteri yang gagal, katanya, Presiden tidak perlu segan-segan untuk menggantinya dengan figur lain yang lebih kapabel. "Kita menunggu janji presiden untuk lebih tegas dalam menjalankan kepemimpinan pada tahun-tahun mendatang," katanya di acara Refleksi Akhir Tahun 2006 PAN di Jakarta kemarin.

Seotrisno tidak bersedia menyebut menteri-menteri yang harus diganti karena alasan etika politik. Namun, dia menilai kinerja tim ekonomi, khususnya di sektor rill kurang maksimal.

Secara makro ekonomi, dia mengakui ada kemajuan, dengan dibuktikan pertumbuhan ekonomi 5,6 persen. Sayangnya, pertumbuhan itu tidak berpengaruh signifkan terhadap perbaikan ekonomi rakyat. Bahkan, secara mikro ekonomi itu, tak sedikit sektor riil, seperti UKM yang tak berkembang, bahkan bangkrut.

Menurut dia, reshuffle dilakukan bukan karena kebodohan menteri. Namun, bisa terkait dengan penempatan posisi yang tidak pas. "Itu bukan berarti menterinya bodoh. Tapi menteri yang nggak nyambung dengan realitas di masyarakat," ujar Seotrisno.
Dia tidak mempersoalkan jika Presiden me-reshuffle kader PAN di KIB.

Seotrisno juga menilai telah terjadi disharmoni dalam hubungan Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan diwarnai kompetisi pribadi yang bersifat politik.

Akibatnya, roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Dia khawatir hubungan Presiden akan semakin memburuk, terutama dengan makin dekatnya penyelenggaraan Pemilu 2009. Karena itu, Soetrisno mengharap agar kedua pemimpin lebih bersikap arif dan bijaksana dalam menangani segala persoalan negara.

Ketua DPR Agung Laksono kepada wartawan di Solo menilai kinerja Presiden telah maksimal, namun kinerja para menteri di tahun 2006 kurang maksimal sehingga harus ditingkatkan.

Terkait dengan pernyataan Presiden yang akan lebih tegas dan serius di Tahun 2007, Agung mengatakan yang lebih penting adalah hasilnya. ”Hasilnya saja yaitu kinerja pemerintahan yang bisa memenuhi penilaian bahwa itu berkat kerja keras, keseriusan, kelugasan dan kecepatan dalam bertindak. Bagi masyarakat yang dilihat tentu hasil akhirnya," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyarankan agar pemerintah meningkatkan koordinasi dan belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dia mencontohkan jeleknya sistem manajemen perberasan nasional. Agung juga mengharap pada tahun 2007 pemerintah dapat mengurangi kemiskinan lebih cepat dengan sebanyak mungkin menciptakan lapangan pekerjaan di segala sektor.

Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) kemarin mempublikasikan hasil surveinya yang berlangsung di 33 provinsi pada 18-22 Desember 2006—dengan jumlah sampel 1.227 responden.

Hasil survei yang disampaikan peneliti senior LSI Anies Baswedan menyatakan 56 persen responden memilih SBY, 34 persen responden memilih tokoh lain, 10 persen responden mengaku belum tahu.

Responden yang memilih SBY 48 persen, Mega 17 persen, JK 4 persen, Wiranto 4 persen, Amien Rais 3 persen, Hidayat Nurwahid 2 persen. Sementara 12 persen, dan 10 persen lain belum tahu. Survei juga menyimpulkan tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY pada tahun 2006 mencapai 67 persen, meningkat dibanding desember tahun 2005 yaitu sebanyak 56 persen.

Sementara kinerja Kalla pada Desember 2005 sebanyak 52 persen, dan Desember 2006 sebanyak 62 persen. Sedangkan untuk kondisi politik, keamanan nasional, hukum dinilai belum mengalami kemajuan.

Bahkan penegakan hukum dinilai jalan di tempat. Menurut Anies, rating kepuasan ini adalah indikator dari legitimasi populer yang sangat kuat terhadap kepemimpinan SBY-JK dan modal politik untuk memimpin bangsa keluar dari persoalan secara cepat.

M. Yamin Panca Setia

Sektor Riil 2007

Antara Cerah dan Resah

TAHUN 2007, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan lebih cerah dibandingkan tahun 2006. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat 6 persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2006 yang menembus 5,5 persen.

Dalam prediksi Bank Indonesia (BI), pada semester I dan II di 2007 terjadi peningkatan seiring peningkatan signifikan pada investasi swasta dan peningkatan yang semakin besar pada belanja modal pemerintah.

Neraca pembayaran 2007, diperkirakan masih mencatat surplus, meski tidak sebesar surplus pada tahun 2006. Sementara pertumbuhan ekspor nonmigas diperkirakan mencapai 6-8 persen, dan impor nonmigas meningkat 12-14 persen.

Neraca transaksi berjalan 2007, diperkirakan surplus US$6 -US$8 miliar. Cadangan devisa pada 2007 diperkirakan mencapai sekitar US$47 miliar. Perkiraan surplus neraca pembayaran 2007 tersebut pada gilirannya akan mendukung nilai tukar rupiah 2007 yang secara umum diperkirakan bergerak stabil.

Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI Budi Mulya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi 2007 dapat mencapai 6,3% jika ada peningkatan peran perbankan dalam mendukung sisi pembiayaan.

Peneliti Center for Information and Development Studies (Cides) Umar Juror juga memperkirakan perekonomian 2007 akan lebih baik dengan pertumbuhan sekitar 6 persen dan stabilitas makro yang terjaga. Sektor-sektor tertentu, seperti telekomunikasi, konstruksi, keuangan, perdagangan, dan listrik-gas-air akan tumbuh cukup tinggi.

Namun, katanya, sektor manufaktur masih menghadapi permasalahan penyesuaian terhadap kenaikan biaya produksi dan lemahnya permintaan. Pembangunan infrastruktur, terutama pembangkit listrik dan jalan toll, paling tidak secara selektif akan mulai direalisasikan pada tahun 2007.

”Sekalipun prospek perekonomian membaik pada tahun 2007, namun tingkat pengangguran dan kemiskinan masih mengkhawatirkan,” ujarnya dalam sebuah diskusi mengenai Perekonomian 2006 dan Prospek 2007 di Jakarta beberapa waktu lalu.

Umar mencatat, di akhir tahun 2006 nilai rupiah terhadap US dollar relatif stabil di sekitar angka Rp 9.100 per dollar. Pada tahun 2007, nilai rupiah juga diperkirakan stabil pada kisaran Rp 9200-9300 per dollar.

Dia memprediksi, pada 2007, sektor pertanian meningkat 3 persen, pertambangan 2,5 persen, manufaktur 5 persen, listrik, gas dan air naik 7 persen. Pertumbuhan juga terjadi di sektor konstruksi 8,5 persen, perdagangan 8 persen, dan sektor transportasi dan komunikasi 13 persen.

Memang, seiring terbitnyaa kebijakan BI yang menurunkan suku bunga sebesar 50 bps dari 10,25 persen menjadi 9,75 persen, diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pengembangan usaha sektor riil. Suku bunga bank yang rendah diharapkan memudahkan akses kalangan pengusaha mendapatkan modal dalam mengembangkan usahanya.

Di sektor Koperasi dan UKM, minimnya modal menjadi kendala utama. Guritno Kusumo, Sekretaris Menteri Negara KUKM mengharap respon perbankan dalam mengucurkan kredit meningkat, seiring turunnya BI rate menjadi 9,75 persen.

Tidak semua pengusaha UKM dapat menerima kredit karena kendala tidak ada agunan dan manajemen pembukuan yang tidak memenuhi kriteria yang menjadi standar perbankan. Guritno menambahkan, pemerintah akan membantu lewat dana penguatan guna menjawab keresahan UKM agar dapat mengakses permodalan.

Menurut dia, tahun 2006, perbankan mengucurkan dana sebesar Rp60 triliun kepada koperasi dan UKUM. Untuk tahun 2007, Guritno belum mengetahui bisniss plan untuk pengembangan UKM dan Koperasi.

Berdasarkan perhitungannya, untuk membiayai 44 juta UKM di seluruh Indonesia, setidaknya dibutuhkan dana Rp 220 triliun. Dia menyebutkan, ada empat persoalan klasik yang harus diusahakan Departemen Koperasi dan UKM, yaitu modal, pasar, sumberdaya manusia dan teknologi. Proses untuk mendapatkan kucuran kredit dari perbankan hingga kini tidak mudah.

Namun, Guritno mengaku optimis pada tahun 2007, akan jauh berkembang dibanding tahun 2006. Pasalnya, anggaran departemen Koperasi dan UKM meningkat 1,5 persen dibandingkan tahun lalu, yaitu mencapai Rp1,488 triliun.

”Dengan naiknya anggaran itu, kita boleh berharap lebih banyak dari yang telah kita kerjakan pada tahun 2006. Jadi, kalau prospek 2007 sangat optimis, kita benar-benar ingin menwujudkan UKM dan koperasi benar-benar berjalan,” katanya kepada Jurnal Nasional akhir pekan lalu.

Menurut dia, pada tahun 2007, pemerintah akan mengalokasikan dana Rp100 juta untuk setiap koperasi simpan pinjam yang ada di seluruh kecamatan di Indonesia.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharam mengatakan, pemerintah menjamin kredit macet atau bad debt sektor UKM bila perbankan mau mengucurkan kredit ke sektor ekonomi kerakyatan tersebut. Dia menegaskan dana tersebut sudah siap, jadi perbankan tidak perlu khawatir.
berdasarkan data Bank Indonesia, per September 2006 tingkat NPL untuk UMKM hanya sebesar 4,99% atau lebih rendah dibanding NPL kredit non UMKM yang sebesar 11,42%. ”Itu menunjukkan bahwa sebenarnya sektor UKM merupakan sektor yang sangat patuh membayar cicilan pinjamannya.”

Berdasarkan data dari Bank Indonesia per September 2006, pencairan kredit sektor perbankan ke usaha kecil menengah mikro (UMKM) baru sekitar Rp37,6 triliun, atau 55,3% dari business plan 2006 sebesar Rp68 triliun.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat menilai
pemerintah berhasil menangani stabilitas makro ekonomi, tapi belum berbuat banyak dan belum berhasil melakukan kebijakan mikro ekonomi, khususnya menggerakkan sektor riil.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 lebih digerakan oleh sektor konsumsi, sementara investasi minim sehingga sektor manufaktur lesu ditambah lagi masuknya serangan produk impor yang tidak sehat seperti penyelundupan.

Memang harus diakui, tak sedikit pengusaha Indonesia yang ”menjerit” karena industrinya gulung tikar lantaran serangan produk impor sejenis yang bersifat legal dan ilegal dari negara lain. Serangan produk China misalnya.

Irwandy Muslim, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengatakan pelbagai produk China telah berhasil mendominasi pasar domestik. Untuk tekstil dan produk tekstil (TPT), ada sekitar 30 persen hingga 40 persen TPT asal China yang menyebar di pasar domestik. ”Itu baru dari China, belum dari negara lain,” ujarnya.

Dominasi produk China dengan harga murah juga telah menyebabkan tak sedikit pula industri TPT yang kolaps. Dari 1.850 pengusaha industri TPT yang tergabung dalam API, kini menyusut menjadi 600 anggota.

Ekspansi produk asal China juga karena praktik impor ilegal. Irwandy memperkirakan TPT ilegal yang menyebar di pasar Indonesia mencapai 50 persen dari total keseluruh TPT yang beredar. API mencatat total pertumbuhan impor TPT China yang resmi, plus ilegal, pada tahun 2004 mencapai 380 persen.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesoris Indonesia (APGAI) Suryadi Sasmita mengatakan tidak sedikit industri dalam negeri gulung tikar karena kalah bersaing dengan produk garmen China.

Tren perdagangan garmen di pasar dalam negeri naik 30 persen di tahun 2006, dan didominasi garmen China. Ironisnya, 59 persen garmen yang beredar di pasar bersifat ilegal, dan lebih banyak disuplai dari China. Impor garmen ilegal sangat sulit dikontrol karena melibatkan oknum petugas bea cukai dan kepelabuhan.

Industri keramik Indonesia juga terancam oleh serbuan keramik asal China. Zulfikar Lukman, Sekretaris Jenderal Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan kramik ilegal dari China telah menyerbu pasar domestik. Data Asaki menyebutkan, ada perbedaan harga produk keramik China dan Indonesia. Produk sanitasi China di tingkat konsumen Rp500 ribu per unit, sedangkan harga sanitasi Indonesia di tingkat produsen saja Rp800 ribu per unit.

Untuk masuk ke Indonesia, China menggunakan dokumentasi dari Malaysia atau Singapura, untuk mengirim keramik ke Indonesia, agar Charge yang dikenakan hanya 5 persen. ”Padahal, China yang bukan anggota Asean harus dikenakan charge 23 persen saat akan mengekspor produknya,” ujarnya kepada Jurnal Nasional beberapa waktu lalu.

Memang tak mudah begitu saja menggenjot pertumbuhan di sektor riil. Dalam pandangan Wakil Ketua Komisi VI DPR bidang Perdagangan dan Industri Lili Asdjudiredja, untuk meningkatkan sektor riil, pemerintah harus mampu menjaga stabilitas perdagangan produk dalam negeri, menekan biaya tinggi, pengurangan pajak, meningkatkan daya saing, dan menciptakan iklim usaha yang baik.

Menurut dia, tak sedikit, kalangan pengusaha dihadapi persoalan modal, dan biaya ekonomi tinggi dalam mengembangkan usahanya. Lili menilai iklim ekonomi Indonesia masih dihadapi persoalan ekonomi biaya tinggi, dan lemahnya daya saing produk industri.

Daya saing produk Indonesia di pasar internasional hanya menepati peringkat 175. ”Jadi, pemerintah harus serius memberantas faktor penyebab biaya ekonomi tinggi di sektor rill,” ujarnya kepada Jurnal Nasional belum lama ini.

M. Yamin Panca Setia

Utamakan Keselamatan

Kredo yang Mulai Dilupakan

Jakarta|Jurnal Nasional

SEBUAH tragedi mengawali tahun 2007. Tepatnya, 1 Januari lalu, kecelakaan pesawat kembali terjadi. Peristiwa naas itu dialami Pesawat Adam Air KI 574 jenis boeing 747-400 dalam penerbangan dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Sam Ratulangi.

KI 574 yang sempat dinyatakan hilang itu berhasil ditemukan di sekitar desa Rangoan, Matanga, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dalam kondisi tragis kemarin.

Isak tangis keluarga korban pun membuncah setelah berhembus berita buruk itu pada pukul 15.07 WIB. Kemarin pagi pukul 10.00 Wita, Tim SAR berhasil menemukan 90 jenazah dari 102 penumpang dan awak pesawat Boeing 737-400 milik Adam Air tersebut.

Buat masyarakat—khususnya pengguna jasa transportasi udara kabar itu setidaknya membangkitkan trauma untuk berpikir seribu kali naik pesawat bila berpergian.

Sebelumnya, tragedi kecelakaan juga terjadi di sektor transportasi. Tepatnya, pada 29 Desember 2006, Kapal Motor Senopati Nusantara yang berlabuh dari Teluk Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, menuju Semarang, Jawa Tengah tenggelam di sekitar Pulau Mandalika, Jepara, Jawa Tengah. Ratusan awak penumpang dinyatakan hilang.

Atas musibah itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Perhubungan agar menginventarisasi dan meneliti kembali kelayakan sarana transportasi.

”Apakah kapal-kapal kita yang berlayar di samudera yang luas itu didesain, dan dirancang sedemikian rupa, sehingga harus dipastikan kapal-kapal yang menyebrangi samudara luas yang tiba-tiba ombaknya bisa empat hingga enam meter bisa betul menghadapinya,” kata Presiden di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) kemarin.

Presiden menegaskan jika kapal-kapal penyeberangan itu didesain hanya untuk pelayaran jarak pendek, maka tidak layak untuk diijinkan menyeberangi samudera yang luas. ”Ini penting untuk kita lihat secara menyeluruh, agar kita benar-benar bisa mengupayakan upaya penyelamatan dan keamanan dan transportasi kita,” kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan duka yang mendalam atas tragedi Adam Air. Menurut Presiden, pemerintah tengah melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi terhadap musibah kapal motor Senopati Nusantara dan Adam Air.

Kepala Negara menilai, kecelakaan tersebut tidak terlepas dari buruknya cuaca. Karena itu, beliau menghimbau agar seluruh maskapai penerbangan, dan perhubungan laut dan darat, serta masyarakat luas agar memperhatikan cuaca demi keselamatan di sektor perhubungan,

”Curah-curah hujan yang masih tinggi di beberapa tempat di Indonesia, cuaca di atas lautan, daratan, dan tempat-tempat tertentu tengah tidak normal, harapan saya seluruh maskapai transportasi apakah perhubungan laut dan darat, dan masyarakat luas, untuk mengutamakan faktor keselamatan dari sektor perhubungan kita.”

Menurut prediksi dan perkiraan dari Badan Metereologi dan Geofisika (BMG), kata Presiden, cuaca tidak normal masih akan terus berlanjut. ”Itu penting (diperhatikan, Red) bagi para pengelola dunia transportasi dan masyarakat, marilah kita betul-betul memperhitungkan cuaca, khususnya yang terkait dengan keselamatan kita bertransportasi laut dan udara.”

Dalam pernyataannya, Presiden juga menyerukan agar seluruh pimpinan daerah di seluruh tanah air juga benar-benar memprediksi, mengantisipasi, dan mempertimbangkan faktor cuaca dalam mengelola kehidupan masyarakat. Presiden menyarankan kepada pimpinan daerah-daerah yang curah hujannya masih cukup tinggi, diharapkan dapat melakukan langkah antisipasi terjadi banjir.

Menteri Perhubungan Hatta Radjasa sebelumnya telah meminta para administrator pelabuhan (adpel) di seluruh pelabuhan di Indonesia untuk melakukan pemantauan ketat setiap kapal yang mengajukan izin berlayar pada cuaca yang buruk. Hatta meminta Adpel agar tidak mengeluarkan izin berlayar bagi kapal-kapal yang akan berlayar dalam kondisi cuaca yang buruk. Dia memperingatkan agar pelayaran dalam kondisi musim yang buruk, dengan curah hujan yang tinggi ini tidak dipertimbangkan sebelum berlayar.

Secara terpisah, Ketua Komisi V DPR Bidang Transportasi dan Infrastruktur Ahmad Muqowam, meminta kepada pemerintah agar serius melakukan pembenahan, baik menyangkut aturan, sarana dan prasarana, dan sumberdaya manusia. Dia juga menilai perlu ditetapkan pelayanan sistem transportasi yang sesuai standar internasional.

Muqowam mempertanyakan soal murahnya tarif yang ditetapkan perusahaan penerbangan mencerminkan indikasi adanya pengabaian faktor keamanan dan keselamatan. ”Karena itu, pemerintah harus kembali kepada aturan tentang penerbangan sesuai dengan standar internasional,” katanya saat dihubungi kemarin.

Murahnya tarif penerbangan telah menyebabkan permintaan layanan angkutan kargo domestik terus meningkat. Jika pada 1999 volume kargo domestik baru 101.000 ton, pada 2005 sudah menjadi 229.000 ton.

Kalau soal kelayakan pesawat umumnya, Politisi dari Fraksi PPP itu mengatakan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan, izin beroperasinya pesawat di Indonesia, maksimal berusia 25 tahun, dengan masa operasi 10 tahun. Dia menghimbau agar pemerintah kembali mengindentifikasi usia pesawat karena diyakini kualitas pesawat lebih menjamin keselamatan penumpang.

Di Indonesia, usia termuda pesawat di atas 10 tahun. Garuda Indonesia (10 tahun), Lion Air (17,3 tahun), Adam Air (18.1 tahun), Awair Umur (18.8 tahun), Merpati (21.6 tahun), Batavia (23.4 tahun), Sriwijaya Air (23.5 tahun), Mandala Airlines (23.9 tahun), dan Bouraq Indonesia Airlines (25.1 tahun).

Muquwam juga menyerukan agar pihak penerbangann tidak menerbangkan pesawat saat iklim buruk. Muqowam juga menyesalkan antisipasi Departemen Perhubungan yang sangat lambat. Menurut dia, seharusnya segera mengerahkan Tim SAR dan aparat keamanan lainnya untuk melakukan pencarian saat informasi hilangnya pesawat. Petugas SAR seharusnya sudah bisa dikerahkan sejak Senin sore, buka Selasa pagi.

M. Yamin Panca Setia

Adam Menuai Misteri

Jakarta|Jurnal Nasional

KEBERADAAN pesawat Adam Air Boeing 737-400 yang hingga kini masih misterius menimbulkan sejumlah spekulasi. Selain diperkirakan meledak di udara, pesawat naas itu tak berhasil diindentifikasi keberadaan karena matinya arus listrik sehingga memutuskan instrumen komunikasi.

Yono Resko Projo, Pakar Aerodinamika dan Perancangan Pesawat mengatakan hilangnya Adam Air dari radar pendeteksi karena sinyal radio hilang akibat matinya arus listrik. ”Jika sinyal radio hilang, maka sulit dijamin apakah pesawat itu jatuh ke daratan atau tidak,” ujarnya kemarin.

Perkiraan Yono tersebut berangkat dari informasi terputusnya komunikasi antara pilot Adam Air dengan Air traffic controller. Menurut dia, dalam posisi terbang, jika pilot keluar dari jalurnya, atau ingin menggeser posisi pesawat, naik dan turun, maupun belok ke kiri dan ke kanan, maka harus izin dahulu ke air traffic controller karena terbang di air way. ”Tapi, itu tidak ada (izin, Red), tiba-tiba hilang begitu saja.”

Matinya arus listrik yang menyebabkan putus sinyal radio menyebabkan pesawat naas itu sulit ditemukan. Yono menambahkan instrumen keamanan Emergency Locator Beacon-Aircraft atau ELBA harusnya mengirim sinyal secara berkala agar memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengindentifikasi posisi. Namun, tidak juga diketahui kira-kira posisi Adam Air.

Selain itu, lanjut Yono, jika tiba-tiba instrumen listrik mati, harusnya ada instrumen analog penerbangan seperti indikator ketinggian (altimeter) dan kecepatan pesawat (air speed), serta kompas. Yono tidak bisa memperkirakan, apakah instrumen tersebut dalam kondisi baik. Jika tidak, katanya, seharusnya Direktorat Sertifikasi Angkutan Udara (DSKU) tidak boleh mengeluarkan sertifikasi penerbangan.

Yono mengatakan, Pesawat Adam Air memang memiliki sertifikat layak terbang hingga waktu tertentu. Namun, lembaga yang mengeluarkan sertifikat harus lebih kredibel dan tidak sembarang mengeluarkan sertifikat izin penerbangan. Penerbangan juga harus dikaitkan dengan prosedur dan maintanance pesawat, dan skill.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Hatta Radjasa mengatakan berdasarkan rekaman percakapan terakhir antara pilot dengan ATC Makassar, diketahui pesawat tertiup angin dari samping (cross wind) sebesar 74 knots dan minta agar dipandu ke titik baru yang aman.

Hatta memperkirakan pesawat berubah arah karena pilot telah menyampaikan adanya cross wind. Di Radar, telihat pesawat mengarah ke barat. Tapi ketika pembicaraan putus, arah pesawat (heading) berbalik ke timur. Saat itulah, pesawat mulai menghilang.

Hatta meminta agar masyarakat tidak berspekulasi terlalu jauh sebelum ada hasil investigasi yang final dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) selaku pihak berwenang. Menurut dia, fokus pencarian tengah dilakukan di dua titik pancaran sinyal ELBA yang sudah ketahui.

Pihak angkatan bersenjata Singapura dan Amerika Serikat (AS) juga turun tangan untuk mencari keberadaan pesawat. Singapura dengan dua pesawat patroli laut dan AS dengan satelit penginderaanya. Menurut Hatta, Singapura dan AS sudah mulai bergerak. ”Setiap saat mereka akan berikan update laporan," papar Hatta

Dirjen Perhubungan Udara M Iksan Tatang mengatakan insiden yang dialami pesawat Adam Air tidak serta merta harus mengkambinghitamkan pihak maskapai penerbangan. Menurut dia, kecelakaan bisa saja terjadi karena kondisi landasan, marka, dan sistem navigasi. ”Jadi jangan sembarangan, tidak fair, sudah kena musibah diberi sanksi," ujar kepada pers di Departemen Perhubungan, kemarin.

Iksan juga mengharap insiden Adam Air tidak diarahkan untuk saling menyalahkan. Namun, yang lebih penting adalah meningkatkan kewaspadaan dan lebih memperhatikan keselamatan.

Ketua DPR Agung Laksono selaku Komisaris maskapai AdamAir mengatakan menilai hilangnya AdamAir sebagai musibah karena faktor cuaca dan alam. Agung juga menilai kecelakaan AdamAir bukan diakibatkan keteledoran dari pilot. Seorang pilot yang membawa pesawat sudah memiliki kemampuan yang tidak diragukan.

Agung menyerahkan sepenuhnya pencarian pesawat naas itu kepada pemerintah. Politisi dari Partai Golkar itu juga memerintahkan seluruh jajaran direksi AdamAir untuk menangani kasus ini sebaik-baiknya, dan memberikan santunan kepada para korban.

Kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta kemarin, Agung mengaku tidak lagi menjabat sebagai komisaris Adam Air, namun sebatas pendiri.

M. Yamin Panca Setia